Adi Surya: Parodi Hak Angket DPR

Parodi Hak Angket DPR

Hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM akhirnya rampung di paripurna. Ini adalah hak angket pertama dalam pemerintahan SBY – JK. Fenomena ini menjadi menarik karena berdekatan dengan pemilu 2009. Dari keputusan-keputusan politik seperti hak angket inilah, kita bisa mulai untuk menganalisa perilaku politik elit-elit yang berkuasa. Pertanyaan besar yang menyelinap dalam hak angket ini adalah apakah hak angket ini diputuskan anggota dewan karena membela rakyat atau semata hanya bermain sandiwara dalam panggung politik yang ujungnya hanya bermuara pada kepentingan-kepentingan kelompok ?

Sebagaimana diketahui hak angket sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2093 adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dam bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan. Dilihat dari substransi untuk menyelidiki keputusan tentang naiknya harga BBM, yang notabene berdampak luas tentunya tidak salah alamat dan sesuai dengan undang-undang. Hak angket juga memiliki kekuatan dan kewenangan yang lebih besar dari hak interpelasi. Salah satunya adalah hak ini bisa memanggil siapa pun, termasuk presiden dan dari sinilah kemudian disimpulkan apakah terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran pidana dan sebagainya oleh pemerintah.

Proses dikeluarkanya keputusan hak angket juga penuh dengan dagelan politik. Beberapa partai yang juga bagian dari koalisi pemerintah, malah banting setir menikam pemerintah dari belakang. PKS,PPP dan PDS tadinya sangat keras dalam menolak hak angket, malah kemudian mengaburkan kalkulasi politik ketika partai-partai tersebut malah mendukung hak angket. Otomatis, hanya tersisa Partai Demokrat dan Golkar minus Yuddy Crisnandi yang menahan gelombang manuver elit-elit politik pro hak angket, walau akhirnya roboh dengan skor telak 233 : 127. Mencermati perilaku para elit, diragukan hak angket tersebut memang bersifat substansial. Manuver-manuver yang dilakukan lebih banyak bermuatan politis. Jika memang anggota dewan menganggap kebijakan kenaikan harga BBM penting dan strategis untuk diketahui, kenapa anggota dewan tidak solid di awal dan malah di tengah jalan asyik bermain peran. Artinya, lolosnya hak angket bukanlah itikad baik untuk membela rakyat, melainkan diselubungi dan dibungkus untuk kepentingan pragmatis.

Bagaimana rakyat menyikapi perilaku anggota dewan ?. Perilaku politik elit akan bertalian erat dengan momentum. Dalam hal ini adalah pemilu 2009. Momentum akan menggerakkan perilaku politik, karena tujuan setiap politikus maupun partai adalah kekuasaan. Sehingga, untuk membaca makna perilaku dan kebijakan yang di ambil oleh elit politik , kita perlu untuk mengaitkannya dengan kepentingan parpol untuk berkuasa dengan memanfaatkan momentum. Kondisi hari ini, citra parpol yang terwadahi di eksekutif maupun legislatif semakin hari semakin merosot. Masyarakat alergi dan mengalami krisis kepercayaan kepada elit dan parpol. Kita sebagai rakyat harusnya bisa jeli dalam menganalisis fenomena hak angket ini dan tidak terjebak dengan permainan peran-peran yang berwajah santun namun sesungguhnya busuk.

Hak angket lagi-lagi hanyalah sebuah parodi politik para anggota dewan. Ada beberapa makna yang bisa kita prediksi dari lolosnya hak angket ini. Pertama, hak angket hanya untuk mencari popularitas di mata rakyat agar mendapat dukungan di pemilu nanti. Kedua, hanya gertak sambal parpol untuk meminta bargaining politik. Ketiga, faktor uang. Untuk mencari logistik pemilu, parpol tak segan-segan melakukan tekanan-tekanan pada pemerintah yang berujung pada uang. Jika memang hak angket ini mau serius digarap secara substansial, maka panitia angket yang dibentuk DPR harus memiliki data yang kuat dan berani say no to money politics.