Gerakan Anti Politikus Busuk

Gerakan Anti Politikus Busuk

Untuk mewujudkan demokrasi yang menyejahterakan, ditentukan oleh kualitas politisinya. Jika perilaku para politisi mencerminkan sikap yang justru antidemokrasi, maka dapat diperkirakan kualitas demokrasi juga akan jauh panggang dari api. Padahal setelah lepas dari cengkraman kuku orde baru yang represif, demokrasi seakan menjadi satu-satunya doktrin yang menjamin kesejahteraan rakyat. Kita mendapat satu point penting bahwa peran politisi yang benar-benar pro rakyat memegang kunci atau menjadi faktor determinan dalam mewujudkan kondisi sejahtera.

Memasuki tahun politik yang tentunya sarat dengan pertarungan memperebutkan kekuasaan, tentunya elit-elit politik tak mau ketinggalan mencicipi kue pesta pemilu, baik itu tataran legislatif maupun eksekutif. Hasrat dari kehendak berkuasa elit tak lepas dari manuver-manuver yang kadang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Untuk itu masyarakat diharapkan cerdas untuk menilai dan memilih politisi yang ingin masuk dalam pusaran kekuasaan. Rakyat harus bisa membedakan mana politisi yang bersih dan mana yang tergolong dalam politisi busuk.

Apa saja kriteria politikus busuk ? Teten Masduki, dari Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan politisi yang digolongkan busuk adalah mereka yang dianggap terlibat korupsi, kejahatan HAM, kejahatan lingkungan, dan kejahatan seksual. Keempat syarat tersebut menyiratkan bahwa politisi selain harus menaati hukum, juga harus memiliki nilai-nilai etika berperilaku dalam masyarakat.

Untuk menciptakan politisi-politisi bersih yang pro rakyat, peran parpol diharapkan berperan penting dalam merombak mekanisme rekruitmen internal yang berbau politik “dagang sapi” dan mencalonkan kader-kadernya yang memang berintegritas. Hal ini penting karena politisi merupakan produk, sedangkan parpol adalah pabrik. Produk yang tidak melewati proses produksi (kaderisasi), akan memiliki cacat dan tidak akan berkualitas. Sedangkan masyarakat merupakan konsumen yang akan memutuskan apakah membeli produk tersebut atau tidak. Sudah barang tentu produk yang tidak sehat akan dicap masayarakat sebagai barang yang buruk, sehingga tidak akan pernah dipilih dan dipercaya.

Masuarakat juga sebenarnya memainkan peran yang cukup vital dan menentukan. Karena yang akan memutuskan seorang elit melenggang ke kursi kekuasaan adalah suara rakyat. Hal ini berbeda pada zaman orde baru, ketika nasib politisi ada sepenuhnya di tangan parpol, bukan rakyat. Namun, di era demokrasi langsung, seorang politisi busuk akan sangat mudah dikenali dan sangat mudah untuk dihukum. Melalui pemilu, rakyat diajarkan untuk tidak memilih calon-calon yang “berbau amis”.Track record politisi busuk perlu dibuka ke publik, agar menjadi referensi untuk membuat keputusan tidak memilih calon yang tidak bersih.Hal ini membuat parpol tidak akan berani menawarkan kader-kadernya yang tergolong busuk ke hadapan publik.