Adi Surya

MENYOAL RUU ORMAS

2011-11-07T13:09:00.000+07:00

Eksistensi organisasi masyarakat (ormas) telah terlihat jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri. Pada zaman pergerakan nasional, ormas merupakan alat perjuangan penting dalam mencapai Indonesia merdeka. Membentuk ormas kala itu adalah satu-satunya pilihan realistis yang harus diambil dengan pemikiran bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendirian. Namun tentu saja, membentuk ormas dengan tujuan merdeka dari exploitation de l'homme par l'homme merupakan suatu hal yang penuh resiko. Kontrol penjajah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul begitu ketat. Banyak yang dijebloskan di penjara dan beberapa dibuang ke pengasingan. Namun, ormas pulalah yang pada saat itu memberi andil melahirkan tokoh-tokoh pemimpin nasional serta rumusan model cara perjuangan ke arah cita-cita Indonesia merdeka. Tidak berlebihan kiranya jika kita berkata tanpa ormas, belum tentu ada cerita tentang Indonesia Merdeka.

Perkembangan masyarakat tak dapat dilepaskan dari peran ormas di setiap zaman. Kita mengenal Boedi Oetomo (1908) yang mencoba memperbaiki taraf pendidikan dan budaya untuk rakyat Jawa dan Madura, Syarikat Dagang Islam (1911) yang memiliki orientasi memperkuat perekonomian umat. Begitu pula halnya dengan organisasi lainnya seperti Perhimpunan Indonesia, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, yang turut menjadi obor dalam menerangi kelamnya kolonialisme dan imperalisme. Pasca-kemerdekaan, perkembangan ormas di Indonesia banyak mengalami pasang surut seiring bergantinya sistem pemerintahan. Zaman Orde Baru merupakan saat-saat di mana kebebasan berserikat dan berkumpul berada di titik nadir. Karakter otoritarian negara membuat semua kekuatan politik yang kritis dilemahkan. Ormas menjadi sasaran tembak dari pemerintahan yang arogan dan despotis. Negara melakukan pengontrolan, homogenisasi sampai pembekuan yang otoritas tafsirnya hanya ada di tangan pemerintah. Siapa melawan, pasti “digebuk”.

Setelah reformasi menjungkalkan Orde Baru, tuntutan demokrasi semakin kencang. Penguatan inisiatif lokal dan HAM terus tumbuh, keterbukaan dan desentralisasi mengemuka menjadi wacana publik. Perubahan momentum yang drastis itu turut membawa angin segar bagi perkembangan ormas yang lama direpresi. Tidak hanya secara kuantitas, perkembangan ormas juga terlihat dari beragamnya visi misi yang diusung masing-masing organisasi. Makin berjamurnya ormas yang ada, seyogyanya juga diikuti dengan pengaturan dan penataan organisasi yang semata-mata berorientasi pada kepentingan publik. Sebelumnya, pengaturan ormas terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun peraturan tersebut dinilai masih belum memadai untuk mengatasi masalah terkait dengan ormas dan dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu masalah yang nyata terlihat adalah makin eksisnya ormas-ormas yang jutsru memperlemah komitmen terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu kekerasan, ancaman terhadap pluralisme, serta spionase merupakan masalah terkait ormas yang harus segera diselesaikan. Dalam perkembangannya kini, DPR telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk segera merampungkan revisi UU tersebut. Pentingnya revisi aturan ormas ini tidak lepas dari semangat kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia serta dijamin oleh UUD NRI 1945.

Dalam evaluasinya, ada beberapa poin penting dalam revisi Undang-undang ormas yang harus kita kawal bersama. Pertama, menyangkut asas ormas. Orde baru melakukan politisasi ideologi Pancasila sebagai tameng untuk “homogenisasi” ormas dengan asas tunggal yakni Pancasila. Ormas yang melawan mendapat labelisasi “ekstrem kanan” atau “ekstrem kiri” dan dikategorikan membahayakan Ideologi negara. Label itu menjadi legitimasi pemerintah Orde Baru untuk memberangus ormas yang menentang tersebut. Antipati terhadap pemerintahan Orde Baru juga berimbas pada Pancasila yang dinilai sebagai produk Orba. Namun, perlu disadari bahwa Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa, dan bukan merupakan alat politik rezim. Oleh karenanya, penempatan Pancasila sebagai asas ormas dalam menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya, tidak mengandung tendensi politik yang merelasikannya dengan Orba. Tindakan terorisme mengatasnamakan Islam tentu tidak membuat kita anti-Islam. Maka, seharusnya dalam rumusan UU Ormas wajib mencantumkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas dasar ormas dan dapat membuat ciri ormas sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, mengenai ormas-ormas yang berafiliasi dengan partai politik. Banyak pihak berpendapat sebaiknya ormas tidak dijadikan kendaraan politik untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis. Karenanya, banyak kalangan menyodorkan definisi ormas tidak termasuk organisasi yang berafiliasi dengan parpol. Namun, yang menjadi pertanyaan, masuk dalam kategori apakah ormas yang berafiliasi dengan parpol jika UU melarang ormas berafiliasi dengan parpol? Dan bagaimana cara pengaturannya? Ormas parpol seperti Baitul Muslimin, Kosgoro, Garda Bangsa dan sebagainya, juga cerminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, perlu dibentuk pengaturan ormas yang berafiliasi dengan parpol dalam revisi UU Ormas.

Ketiga, menyangkut masalah kegiatan dan keuangan ormas. Hal ini menjadi penting karena diduga banyak ormas yang menerima dana-dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Selama ini dalam UU tentang Ormas, tidak diatur secara jelas tegas bagaimana dan lewat cara apa suatu Ormas mempertanggungjawabkan keuangannya. Lantas bagaimana kita mengatur keuangan ormas ?. Di dalam Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3, UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ormas yang seluruh dananya atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri dikategorikan sebagai badan publik. Kemudian pada pasal 9 UU ini diatur tentang informasi yang wajib diinformasikan oleh badan publik yang salah satunya mengenai informasi kegiatan, kinerja dan laporan keuangan secara berkala. Merujuk pada aturan tersebut, menarik untuk menggulirkan adanya semacam audit keuangan terhadap ormas dalam kapasitasnya sebagai badan publik. Hal ini bukan untuk mengekang ormas melainkan mencegah penyimpangan yang bertujuan menganggu kepentingan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan ormas harus dikelola dengan semangat profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola keuangan yang baik. Selama ini pun semua ormas juga menuntut adanya transparansi birokrasi, maka sudah sepatutnya transparansi tersebut juga berjalan di organisasinya.

Keempat, larangan dan sanksi. Kebebasan mendirikan ormas tidak berarti tanpa aturan. Kebebasan sebagai hak juga melahirkan kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban kebebasan tersebut. Merebaknya tindak kekerasan beberapa ormas belakangan ini membuat negara harus membuat rambu-rambu pengaturanya. Poin pentingnya adalah ormas bukan negara dan karenanya ormas tidak dibenarkan mengambil alih fungsi negara. Dalam RUU Ormas harus dicantumkan perihal larangan kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, melakukan tindakan yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas umum dan menyebarkan isu-isu permusuhan yang berbau suku, agama dan ras. Selain itu, ormas juga dilarang menerima bantuan asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun mengenai sanksi, sebaiknya ormas-ormas yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi bertahap mulai dari sanksi administratif sampai pembubaran ormas yang tidak dimonopoli pemerintah. Untuk itu perlunya dimasukkan mekanisme peradilan yang mencegah tafsir tunggal dari pemerintah atas tindakan ormas. Dalam UU ormas sebelumnya, pemerintah memegang kuasa otoritatif tanpa ada mekanisme peradilan. Selain itu, sanksi bagi ormas asing yang mengganggu kepentingan nasional juga perlu diatur. Sebaiknya negara tegas dalam menyikapi ormas asing yang membahayakan kepentingan nasional dengan cara mencabut izin dan melarang beroperasi di Indonesia.

Kelima, pengaturan tentang ormas asing. Dalam Pasal 39 RUU Ormas, dikatakan Ormas asing dalam pelaksanaan kegiatanya wajib bekerja sama atau melibatkan ormas Indonesia. Namun yang harus dikawal adalah apakah ormas Indonesia yang diajak bekerja sama perlu dipilih berdasarkan syarat-syarat tertentu, semisal lama beroperasi dan statusnya sudah berbadan hukum. Hal ini untuk menghindari rekayasa pembentukkan Ormas Indonesia yang muncul tiba-tiba hanya untuk kepentingan terlaksananya kegiatan ormas asing di Indonesia yang bukan tidak mungkin mengganggu kepentingan nasional kita.

Untuk itu penting kiranya dalam merevisi UU Ormas, pembuat undang-undang merujuk pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini agar hasil revisi mempunyai ruh dan semangat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di masyarakat. Baik pihak pemerintah maupun ormas harus memahami, pengaturan terhadap salah satu elemen masyarakat ini diwujudkan bukan dalam makna yang represif dan subordinatif. Keduanya harus bekerja sama untuk mewujudkan sistem masyarakat yang ideal, madani, dan berdikari.

Adi Surya, S.Sos

Alumnus FISIP UNPAD

PEMIMPIN TANPA JIWA PANCASILA

2011-08-18T13:39:00.000+07:00

Apa jadinya jika pemimpin publik “ogah” taat hukum ?. Padahal, sebagai suatu aturan tatanan sosial, hukum berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaaan. Austin (1885) pernah berkata bahwasanya “Setiap hukum atau peraturan merupakan perintah. Lebih tepatnya lagi, hukum atau peraturan merupakan suatu spesies perintah. Artinya, subjek hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah yang sifatnya memaksa dan mengandung saksi tertentu tanpa ada embel-embel popularitas ataupun tekanan segelintir orang yang tidak puas. Logikanya sederhana, jika subjek hukum tidak mematuhi putusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka subjek tersebut disebut melakukan pembangkangan terhadap institusi negara.

Bagaimana jadinya perjuangan menuju sebuah negara hukum yang demokratis ketika warga negara dipertontonkan tayangan tingkah pemimpin yang “ogah” taat hukum. Pelbagai penelitian menunjukkan, bahwa tinggi rendahnya kinerja etis suatu komunitas ternyata terutama ditentukan oleh perilaku kepemimpinan. Begitu pula, beberapa studi kasus menunjukkan bahwa tingginya kinerja etis suatu komunitas sangat tergantung pada tingginya kandungan etis dalam perilaku kepemimpinan (Stewart, 1996). Dalam konteks ini, pembangkangan hukum oleh pemimpin turut memberi dampak terhadap perilaku etis warga yakni perilaku kepatuhan terhadap hukum yang semakin sumir.

Ada Tidaknya Political Will

Fenomena pembangkangan ini jelas tampak dalam kasus pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Yasmin oleh Walikota Bogor. Jemaat GKI Taman Yasmin, yang sudah memperoleh SK Walikota Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 13 Juli 2006 tiba-tiba harus menghentikan proses pembangunan gereja. Hal ini menyusul dikeluarkannya pembekuan IMB oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor pada 14 Februari 2008.

Dalam kasus ini, semua upaya hukum sudah ditempuh dan menghasilkan keputusan yang sifatnya final dan mengikat. Adalah keputusan Mahkamah Agung yang memberi penolakan kasasi dan dilanjutkan dengan penolakan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Walikota Bogor dalam putusan MA nomor 127 PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010. Artinya, ini bukan bicara tentang polemik dasar hukum lagi, melainkan berada dalam ranah political will walikota sendiri.

Adapun yang dijadikan alasan tidak dilaksanakanya putusan MA karena pertimbangan keresahan dan tekanan massa. Pertanyaanya, massa yang mana yang sebegitu kuasa itu ?. Sebagai pemimpin tertinggi di Kota Bogor, Walikota memiliki posisi sentral dalam pengambilan kebijakan dengan berpegang pada hukum yang berlaku terkecuali walikota sendiri yang biarkan dirinya dilecehkan dengan tunduk pada tekanan segelintir kelompok.

Bukan Konflik Agama

Mencermati pelanggaran hukum yang dilakukan walikota, menjadi jelas buat kita bahwa ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan konflik antar agama. Tetapi juga tidak bisa dimaknai hanya sebagai pelanggaran hukum an sich. Melainkan memberitahu kita bahwa Ideologi Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika belumlah menjadi meja statis, leitstar dinamis (bintang pemandu). Kebijakan-kebijakan yang ditelurkan justru seringkali tidak mengandung spirit keadilan, bahkan dalam beberapa kasus justru berani melawan dan mengambil posisi vis a vis dengan konstitusi. Bahkan dalam kasus GKI Yasmin ini, jangan sampai membuat kita berpikir pemerintah lebih mudah memberi izin pembangunan mall, spa, café, diskotik dan tempat hiburan lainya daripada tempat beribadah. Pendirian rumah ibadah adalah hak azasi yang dijamin konstitusi. Walikota Bogor sebagai milik bersama masyarakat tidak boleh diskriminatif, apalagi terhadap minoritas. Walau jumlahnya kecil, mereka juga pemilik sah republik ini. Ikut berjuang dan ikut bertaruh nyawa.

Bila kita sejenak merujuk pada referensi sejarah, Pidato Bung Karno 1 Juni tentang Lahirnya Pancasila memberi kita pencerahan bahwa kita mendirikan negara semua untuk semua dimana tidak ada klaim kultural maupun stempel identitas tertentu di atas blanko republik ini. Dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat 3 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jelas tercantum “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum”. Sementara Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai luhurnya sudah lama ada di sanubari tiap-tiap rakyat Indonesia. Kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa di negeri ini.

Rujukan ideologis, kultural dan konstitusional memberi kita makna bahwa Indonesia punya cita-cita kolektif dimana semua golongan bisa hidup berdampingan dengan berlandaskan pada norma-norma hukum dimana sumber rujukanya adalah Pancasila. Untuk kasus Yasmin, kita bisa melihat jelas pantulan cermin kebijakan publik yang bertentangan dengan nilai, praktik-praktik yang hidup dan berkembang di masyarakat. Singkatnya, kebijakan pencabutan izin dan tidak mau mematuhi putusan MA berlawanan dengan cita-cita kolektif itu.

Kebijakan publik minus Pancasila

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do). Dye kemudian mengutip apa yang dikatakan Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang berpendapat hendaknya kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyakarat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, kepentingan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Nilai-nilai itu pernah digali oleh para founding fathers dalam sidang-sidang BPUPK yang menghasilkan rumusan Pancasila. Menurut Notonagoro, sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai staatfundamentalnorm. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Dalam kasus GKI Yasmin, kebijakan Walikota Bogor untuk tidak melaksanakan putusan MA bertentangan dengan hukum yang otomatis mencederai hak azasi manusia dalam menjalankan agama dan kepercayaan sehingga dapat kita katakan bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan bersama yang terkandung dalam Pancasila. Seharusnya setiap pemimpin menjaga keutuhan bangsa berdasar ideologi, memperkuat prinsip demokrasi dan prinsip nomokrasi (negara hukum), mengutamakan keadilan sosial dan mendasarkan pada prinsip ketuhanan yang berkebudayaan.

Pembangkangan terhadap hukum dengan dalih menjaga ketertiban umum adalah sikap pengecut. Selama bangsa ini dipimpin oleh orang—orang yang berjiwa kerdil, jangan pernah berharap bangsa ini bisa besar. Demokrasi yang bersendi Pancasila harus dijalankan dengan hubungan mayoritas dan minoritas yang berimbang (majority rule, minority rights). DAlam hal ini berwujud kebijakan publik yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tanpa itu, demokrasi hanya akan jadi pepesan kosong bagi rakyat yang lapar rasa adil dan haus rasa nyaman.

Adi Surya

Tenaga Ahli Anggota DPR-RI

2009-2014

Aktivis GMNI

Memperkuat Demokrasi Di Tengah Problem Kebangsaan

2011-05-02T00:05:00.000+07:00

Apalah arti suatu “Sistem Demokrasi” tanpa jiwa demokrat

(Churchill dan Anthony de Jasay)

Demokrasi sesungguhnya adalah kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan itu berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya, rakyat itu sendirilah yang menentukan arah penyelengaraan negara. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Pertanyaan apakah lantas kemudian demokrasi menggaransi kesejahteraan rakyat ?. Belum tentu. Banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya demokrasi yang menyejahterakan itu, seperti penegakan hukum, budaya dan norma-norma yang ada. Namun, demokrasi dibandingkan sistem pemerintahan lainya adalah satu-satunya yang menyediakan akses partisipasi rakyat untuk menentukan cita-cita kolektif yang benihnya dibuat, ditanam dan dipanen oleh rakyat itu sendiri.

Salah satu teori dominan tentang demokrasi yang jamak diterima dalam wacana demokrasi adalah teori yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl. Menurut Dahl, karakteristik inti dari demokrasi memuat tiga hal. Pertama, adanya persaingan yang sehat untuk meraih posisi-posisi dalam pemerintahan; kedua, partisipasi warga negara dalam memilih para pemimpin politik dan; ketiga, terselenggaranya kebebasan sipil dan politik, termasuk terjaminnya hak-hak asasi manusia (Martinussen, 1997: 195). Karakteristik yang dikemukakan Dahl tersebut, akan kita gunakan untuk melihat bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia.

Perjalanan demokrasi di Indonesia terus dan sedang mencari bentuk terbaiknya. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita memilih demokrasi memberikan perbaikan-perbaikan yang positif. Selama pemerintahan orde baru, demokrasi justru dijalankan dengan cara-cara yang anti demokrasi. Karakteristik adanya persaingan yang sehat dalam masa orde baru, tidak kita jumpai. Stabilitas menjadi mantra untuk mengharamkan kontestasi politik. Jargon yang ditanamnkan oleh orde saat itu adalah politic no, economy yes. Namun, di era reformasi dengan model demokrasi langsung, memberikan angin segar munculnya persaingan politik. Walapun masih banyak fenomena kecurangan dalam setiap kontestasi, tetapi keran persaingan sudah terbuka. Sesuatu yang mustahil ditemukan ketika rezim orde baru berkuasa.

Disamping itu, partisipasi warga dalam memilih pemimpin juga sangat rendah. Sejak 1955 hingga 2009, jumlah golput terus meningkat meski alasan untuk golput berbeda. Bila golput dihitung dari pemilih yang tidak datang dan suara tidak sah, tercatat 12,34 persen (1955), 6,67 persen (1971), 8,40 persen (1977), 9,61 persen (1982), 8,39 persen (1987), 9,05 persen (1992), 10,07 persen (1997), 10,40 persen (1999), 23,34 persen (Pemilu Legislatif 2004), 23,47 persen (Pilpres 2004 putaran I), 24,95 persen (Pilpres 2004 putaran II). Pada pilpres putaran II, angka 24,95 persen setara dengan 37.985.424 pemilih. Sedangkan pada Pemilu Legislatif 2009, bila jumlah golput sekitar 30 persen atau dikalikan dengan DPT sesuai dengan Perppu No 1/2009 sebesar 171.265.442 jiwa, maka jumlah golput pada 2009 setara dengan 51.379.633 pemilih (Kontan, 7/7).

Penyelenggaraan kebebasan sipil dan politik di era reformasi bisa dikatakan cukup baik jika dibandingkan dengan masa orde baru. Terbentuknya berbagai elemen masyarakat sipil dan terbukanya saluran berpolitik menjadi catatan positif buah demokrasi. Namun, kebebasan itu lebih dominan pada kebebasan politik dibandingkan kebebasan sipil. Hak-hak minoritas yang coba diancam beberapa waktu belakangan ini, belum memberi arti kebebasan bagi semua pihak. Selain itu, pemenuhan atas hak azasi manusia seperti hak atas penghidupan yang layak, persamaan dalam hokum, pendidikan, beribadat dan meyakini kepercayaan, memperoleh pekerjaan belum banyak tersentuh.

Atas nama demokrasi, orang bebas berbuat apa saja, sesuka hatinya dan terkadang memaksakan kebenaran tunggal miliknya. Seperti yang dikatakan oleh Michael Mann (2005) Sisi gelap demokrasi menjadi terbukti bahwa demokrasi memang pada dirinya mengandung sisi yang baik dan sisi yang jahat. Sisi yang baik nampak ketika demokrasi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum. Sebaliknya, sisi yang jahat tampak ketika demokrasi diperjuangkan dengan cara-cara yang tidak demokratis, seperti kecurangan, manipulasi, kekerasan ataupun bentuk perilaku yang kontradiktif dengan semangat demokrasi.

Begitu juga halnya dengan penyelenggaraan negara. Walaupun dipuja sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, lebih banyak dilihat dari pelaksanaan demokrasi prosedural seperti pemilihan umum yang relatif kondusif. Namun, ketika bicara demokrasi dalam ranah demokrasi substansi, maka sebutan negara demokrasi terbesar hanyalah puja-puji tanpa penilaian yang objektif. Perjalanan 13 tahun pasca reformasi belum memperlihatkan cahaya pengharapan di tengah gelapnya keputus-asaan. Jika terus menerus dibiarkan, menjadi benar apa yang dikatakan oleh george Sorensen, dosen senior dalam bidang politik internasional di Universitas Aarhus, Denmark, yang memperkenalkan frozen democracy.

Sorensen memperkenalkan konsep demokrasi beku yang menggambarkan kondisi masyarakat dimana sistem politik demokrasi yang sedang bersemi berubah menjadi layu karena berbagai kendala yang ada. Proses demokrasi mengalami pembusukan dikarenakan ketidak mampuan pemerintah yang berkuasa melakukan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mendasar sesuai dengan tuntutan reformasi, terutama yang menyangkut kepentingan dan perbaikan nasib masyarakat miskin. Hal ini juga didukung oleh studi John Markoff dalam bukunya Gelombang Demokrasi Dunia (2002) menyebutkan empat indikator yang mendasari beroperasinya konsep demokrasi beku yaitu: kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik, mandeknya pembentukan masyarakat sipil, konsolidasi sosial politik yang tak pernah mencapai soliditas, dan penyelesaian sosial politik hukum masa lalu yang tak kunjung tuntas.

Indikator pertama, kondisi perekonomian tidak kunjung membaik. Demokrasi yang kita pilih sebagai suatu sistem pemerintahan masih sibuk berkutat pada wilayah politik. Ruang publik dipenuhi oleh problem menata pemilihan umum yang ideal, penataan hubungan antar lembaga negara, politik hukum dan bagaimana membenahi peran partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Padahal demokrasi juga harus menyelesaikan soal-soal ekonomi. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memprihatinkan. Angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS untuktahun 2010 menyatakan angka kemiskinan sebesar 31,02 juta orang (dengan garis kemiskinan Rp.7000/hari) dan data jumlah penduduk hampir miskin (near poor) sebesar 29,38 juta orang. Padahal,kalau kita adopsi garis kemiskinan US$ 2 per hari, seperti Vietnam dan negara Asia Tenggara lain, tingkat kemiskinan kita bisa meledak jadi 42% dari total populasi. Sedangkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2010 mencapai 7,14 persen. Sementara itu, laporan Pembangunan Manusia 2010 yang dikeluarkan UNDP menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat 108 dari 169 negara yang tercatat. IPM merupakan indeks komposit yang mencakup kualitas kesehatan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi (pendapatan). Di lingkup ASEAN, Indonesia hanya berada di peringkat 6 dari 10 negara. Peringkat ini masih lebih rendah daripada Singapura (27), Brunei Darussalam (37), Malaysia (57), Thailand (92), dan Filipina (97).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2010 mencapai US$3.004,9. Padahal menurut Wakil Presiden Boediono, sejumlah studi menunjukkan tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu keberlanjutan demokrasi. Berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara dengan penghasilan per kapita 1.500 dollar AS (dihitung berdasarkan purchasing power parity/PPP dollar tahun 2001) mempunyai harapan hidup hanya delapan tahun. Pada tingkat penghasilan per kapita 1.500-3.000 dollar AS, demokrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas 6.000 dollar AS daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1 : 500. Jika melihat pendapatan per kapita kita yang masih berada pada level US$2.349,6 pada tahun 2009 dan US$3.004,9 pada 2010, maka negara kita masih jauh dari batas aman.

Indikator kedua, mandeknya pembentukan masyarakat sipil. Pasca reformasi, pembentukan masyarakat sipil kembali bergeliat. Faultier (2001) dikutip Dzuriyatun Toyibah menjelaskan bahwa sejak reformasi 1998 tengah terjadi peningkatan fungsi masyarakat sipil . Meski demikian, masih terdapat segmen tertentu dari masyarakat sipil yang berwatak eksklusif dan membatasi partisipasi warga negara lainnya. Kebebasan justru digunakan sebagai sebuah cara untuk membatasi partisipasi negara lain. Sebagai contoh, fatwa-fatwa MUI, penyerbuan massa terhadap para pengikut ajaran-ajaran tertentu, kampanye-kampanye penegakan syariat Islam, menunjukkan trend pembangkangan kepada negara mengatasnamakan tafsir tunggal kebenaran tertentu. Masyarakat sipil tumbuh, tetapi tidak disertai ketertiban dan keadaban. Tindakan anarkis dalam menyuarakan aspirasi sampai pengambilalihan tugas Negara dalam menjaga ketertiban umum mewarnai konsolidasi demokrasi kita.

Agar pemerintahan berjalan efektif, sebuah rezim harus memiliki jangkauan pada masyarakat sipil. Bagi Zinecker (2007), tidak ada pemerintahan yang efektif jika dalam masyarakat sipilnya masih terdapat aktor-aktor yang bisa memveto kekerasan. Dalam rezim non-otoritarian, tindak kekerasan terbesar muncul dari aktor-aktor non-negara yang berada di dalam masyarakat sipil. Keadaban sebuah rezim politik dengan demikian bertumpu pada keadaban masyarakat sipil. Demokrasi yang berlangsung pada level negara tidak selalu berjalan seiring dengan demokrasi pada tingkat masyarakat sipil.

Indikator ketiga, konsolidasi sosial politik yang tak pernah mencapai soliditas. Sistem pemerintahan presidensil dengan multipartai menciptakan iklim demokrasi yang tersandera kepentingan masing-masing partai. Akibatnya kondisi sosial politik menjadi ramai oleh hiruk pikuk. uan Linz dan Arturo Velenzuela (1994) berpendapat, sistem presidensial yang diterapkan di atas struktur politik multipartai (presidensial-multipartai) cenderung melahirkan konflik antara lembaga presiden dan parlemen serta menghadirkan demokrasi yang tidak stabil. Pandangan ini diperkuat Scott Mainwaring dan Matthew Soberg Shugart (1997) bahwa presidensial-multipartai akan melahirkan presiden minoritas (minority president) dan pemerintahan terbelah (divided government), kondisi di mana presiden sangat sulit mendapatkan dukungan politik di parlemen. Kegaduhan ini membuat agenda demokratisasi menjadi semakin sumbang. Selain itu, perilaku elit juga turut memperburuk keadaan. Banyaknya kasus pelanggaran hukum, buruknya moral dan kuatnya nalar pragmatisme tidak memberikan degradasi kepada agenda demokratisasi. Gajah-gajah bertarung, pelanduk mati terinjak-injak.

Indikator keempat, penyelesaian sosial politik hukum masa lalu yang tak kunjung tuntas. Menurut data dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) terdapat kasus-kasus yang sama sekali belum tersentuh proses hukum seperti pembantaian missal 1965, penembakan misterius, kasus timor timur, Aceh, Papua, Dukun Santet, Marsinah and Bulukumba. Sementara kasus yang macet di Kejagung seperti Kasus Talangsari, Mei 1998, Semanggi I dan II dan Penembakan mahasiswa Trisakti.

Empat indikator tanda-tanda bekunya demokrasi tampak dalam perjalanan bangsa pasca reformasi. Kompleksitas persoalan yang melilit, membuat demokrasi tersandera dan belum mampu menjawab masalah-masalah bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memikirkan bagaimana cara memperkuat “otot” demokrasi. Larry Diamond mengatakan, bahwa esensi konsolidasi demokrasi adalah terbentuknya suatu perilaku dan sikap, baik di tingkat elit maupun massa, yang mencakup dan bertolak dari metode dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, agar demokrasi terkonsolidasi, Diamond mengatakan di mana para elit, organisasi dan massa, semuanya harus percaya, bahwa sistem politik (demokrasi) yang mereka miliki, layak dipatuhi dan dipertahankan, baik dalam tataran norma maupun dalam tataran perilaku. Diamond juga mengatakan, bahwa konsolidasi demokrasi mencakup tiga agenda besar, yaitu (1) kinerja politik dan ekonomi rejim pemerintah demokratis; (2) institusionalisasi politik (penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal, dan penegakan hukum); dan (3) restrukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer di satu pihak dan terbentuknya civil society yang otonom di pihak lain.

Namun, di atas semua itu, sistem demokrasi tidak akan bisa bertahan dan mungkin sekali bergeser ke arah otoratarianisme jika tidak dibarengi oleh budaya demokrasi. Inglehart (2000:96) bahwa dalam jangka panjang, demokrasi tidak hanya didasari pada perubahan institusi atau perilaku elit politik, melainkan keberlangsungannya akan tergantung pada nilai dan kepercayaan dari masyarakat awam di wilayahnya. Dahl (1997: 34) memperkuat gagasan bahwa konsolidasi demokrasi menuntut budaya demokrasi yang kuat yang memberikan kematangan emosional dan dukungan yang rasional untuk menerapkan prosedur-prosedur demokrasi. Ia melandaskan penekanannya pada pentingnya budaya demokrasi pada asumsi bahwa semua sistem politik termasuk sistem demokrasi, cepat atau lambat akan menghadapi krisis, dan budaya demokrasi yang tertanam dengan kuatlah yang akan menolong negara-negara demokrasi melewati krisis tersebut. Implikasinya proses demokratisasi tanpa budaya demokrasi yang mengakar menjadi rentan dan bahkan hancur ketika menghadapi krisis seperti kemerosotan ekonomi, konflik regional atau konflik sosial, atau krisis politik yang disebabkan oleh korupsi atau kepemimpinan yang terpecah. Sejalan dengan pemikiran Dahl, Huntington (ibid: 258) memfokuskan pada isu budaya demokrasi dalam hubungan antara kinerja dan efektifitas pemerintah demokratis baru dan legitimasinya, sebagai bentuk kepercayaan publik dan elit politik terhadap sistem nilai demokrasi. Budaya demokratis harus berarti adanya pemahaman bahwa demokrasi bukanlah panacea. Karena itu, konsolidasi demokrasi terjadi bila masyarakat menyadari bahwa demokrasi merupakan solusi dari masalah tirani tetapi belum tentu untuk masalah lain (ibid: 263).

Untuk menjadikan demokrasi sebagai budaya perlu sebuah instrumen agar bangunan sistem demokrasi diisi oleh “tukang-tukang” yang berjiwa demokrat pula. Demokrasi kita dalam keseharian adalah demokrasi yang dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa, Keadilan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses pembudayaan demokrasi memerlukan aktor-aktor yang offensif pula. Institusi negara dan civil society merupakan aktor-aktor demokrasi dalam proses tersebut. Pengaturan aturan main dalam berdemokrasi memerlukan pemberian sosialisasi nilai-nilai, pengubahan nilai-nilai melalui konstitusi sampai penggunaan aparat negara dalam menindak dan turut menjaga iklim demokrasi agar tumbuh sehat.

Adi Surya

Alumnus FISIP Universitas Padjadjaran

Identitas Bangsa Dan Kebhinekaan Yang Terkoyak

2011-04-29T23:30:00.000+07:00

“Sikap dan pandangan keagamaan masyarakat (khususnya perkotaan) yang makin memperlihatkan kecenderungan intoleran. Sebanyak 49,5 persen responden tidak menyetujui adanya rumah ibadah bagi penganut agama yang berbeda dari agama yang dianutnya, 45 persen menyetujui sisanya sebanyak 5,5 persen menjawab tidak tahu. Sebanyak 60,9 persen responden tidak menerima berkembangnya agama tak resmi dan 52,1 persen mengharapkan pemberantasan aliran sesat. (Survey Setara Institute,2010).

Pendahuluan

Hasil temuan dari survey yang dilakukan di daerah Jabodetabek di atas merupakan temuan menarik dan sekaligus miris. Menarik karena, survey yang dilakukan di daerah perkotaan tersebut agak bertentangan dengan asumsi masyarakat kota yang berciri rasional, terbuka, demokratis, kritis, dan mudah menerima unsur-unsur pembaharuan. Miris, karena selain sebagai tempat berbaurnya berbagai macam identitas, arus informasi dan juga tingkat pendidikan di kota-kota yang dijadikan sasaran survey juga memperlihatkan bahwa sikap intoleran kini tidak hanya milik orang-orang yang kurang berpendidikan, fanatik, tidak terbuka terhadap perubahan. Melainkan, sudah merasuk ke warga perkotaan. Lebih menarik dan mirisnya lagi, salah satu sasaran populasi adalah Ibu Kota Negara. Inikah wajah republik ?

Belum lupa karena bekasnya yang mendalam di buku harian negeri ini. Pembantaian etnis Tionghoa di Mei kelabu 1998. Perang Islam-Kristen di Maluku dan Poso yang menghancurkan 400 gereja dan 30 mesjid serta 3000 nyawa melayang. Perang etnis antara Suku Madura dan Dayak di Kalimantan menyebabkan kerugian imateril dan materil yang sangat besar. Seolah kekerasan tiada henti-hentinya menguji kita, kini kita dihadapkan dengan konflik penyerangan umat aliran kepercayaan, perusakan rumah ibadah. Kini kekerasan sudah menjadi trend penyelesaian masalah. Urat otot dan senjata menggantikan kearifan-kearifan lokal yang dulu diajarkan nenek moyang dengan berbagai simbol-simbol. Gaya menyikapi perbedaan via jalan tol kekerasan parahnya dibiarkan oleh negara. Akhirnya, babak akhir cerita selalu ditutup pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan pidato “ semoga ke depanya peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi”. Faktanya, kekerasan belum mati.

Akar kekerasan yang kita lihat lebih banyak berkutat pada pergulatan klaim identitas. Setiap manusia memiliki identitas dimana hal itu menjadi pembeda manusia yang satu dengan yang lainya. Sebagai pemilik identitas, setiap orang memiliki nilai-nilai, kepercayaan dan kriteria kebenaran menurut identitasnya. Ketika identitas berada di ruang publik yang artinya berbaur dengan identitas lain, individu atau kelolompok yang gagal menerima dan menoleransi keanekaragaman identitas lain akan mengambil sikap penaklukan terhadap identitas di luar dirinya. Lantas, kenapa kita begitu mudahnya saling meniadakan satu sama lain. Dimana nilai gotong royong, toleransi yang selama ini diajarkan di bangku-bangku pendidikan. Kemana para tokoh agama yang seharusnya menjadi benteng moral umatnya. Kemana identitas kita sebagai suatu bangsa yang berbudaya ?

Proses Mem-bangsa

Ernest Renan mengatakan bahwa proses membangsa adalah proses hasrat bersama untuk bersatu. Bersatu bukan hanya dalam arti fisik, melainkan ada toleransi aktif untuk saling menerima, menghargai dan ikut memelihara persatuan tersebut. Indonesia merupakan negara yang dihasilkan oleh keringat dan bekas tangan-tangan kolektif. Bukan tangan agama tertentu, bukan pula keringat suku tertentu. Indonesia adalah mahakarya huruf-huruf alfabet tanpa terkecuali. Dalam wilayah NKRI, ada 17.667 pulau. Ada 210 juta jiwa penduduk. Ada 1128 suku bangsa. Ada 6 agama resmi dan 234 aliran kepercayaan yang terdaftar. Ada lebih dari 746 bahasa daerah. Keberagaman ini adalah sebuah hadiah terindah sekaligus bencara terburuk jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itulah selama bertahun-tahun para founding fathers dan mothers berdialektika untuk merumuskan ke-Indonesiaan seperti apa yang hendak kita didirikan.

Proses membangsa bukanlah proses yang dianggap final. Pecahnya Uni Soviet bisa menjadi contoh paling nyata untuk kondisi Indonesia. Berbangsa harus terus menerus dikelola dengan berbagai macam artikulasi kepentingan yang ada. Hari ini ujian itu semakin berat, setelah selama orde baru kita diseragamkan dalam jubah atas nama pembangunan-isme. Kini, kita dihadapkan dengan menguatnya sentimen dan kekerasan dengan perebutan klaim kebenaran atas suatu keyakinan kelompok. Masyarakat Indonesia yang dikenal toleran dan mempunyai kearifan lokal dalam menanggapi perbedaan-perbeadaan, kini dengan cepatnya telah berubah menjadi pemarah dan agresif. Sedikit saja disulut dengan isu-isu yang sensitif – seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan – masyarakat dapat dengan mudah menjadi berapi-api, seperti rumput kering yang mudah terbakar. Nampaknya sudah tak ada ruang bagi masyarakat untuk menjaga ke-bhinekaan yang tunggal ika, seperti yang dahulu diwariskan oleh pendahulu negri ini. Hingga pada hari ini, yang terlihat pada wajah masyarakat Indonesia kini adalah kelompok mayoritas yang coba menggulung kelompok minoritas, yang berbeda coba dipaksakan untuk sama, dan yang beragam coba untuk diseragamkan.

Dimana Identitas Bangsa ?

Identitas bangsa pada hakekatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, dengan ciri-ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Berdasarkan pengertian yang demikian, maka setiap bangsa di dunia memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.

Identitas bangsa sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Identitas bangsa berhubungan dengan pengalaman sebuah bangsa di masa lalu. Pengalaman bangsa di masa lalu mengendap menjadi karakter, sifat, dan nilai-nilai hidup bersama. Berdasarkan hakikat pengertian identitas bangsa sebagaimana dijelaskan di atas maka identitas suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri bangsa atau lebih kepribadian suatu bangsa.

Fungsi identitas bangsa sebenarnya untuk mewujudkan integrasi nasional. Penerimaan akan identitas sebagai faktor perekat membuat pondasi berbangsa dan bernegara menjadi semakin kokoh. Namun proses perekatan identitas itu dicederai pada saat rezim orde baru membajak nilai-nilai yang sekian lama coba ditumbuhkembangkan. Salah satunya dengan melakukan penyeragaman atas tafsir tunggal pancasila versi orde baru yang jauh melenceng dari apa yang telah digariskan oleh para pemimpin bangsa sebelumnya. Keberagaman dipaksa dengan keseragaman menggunakan apa yang dikataka oleh Althusser sebagai Idelogy State Aparatus (ISA) melalui doktrinisasi Pancasila versi orba dan untuk memperkuatnya rezim orde baru menggunakan Ideology Represive Apparatus (IRA) dengan penggunaan tekanan militer.

Sebagai akibatnya, masyarakat kehilangan jati dirinya. Masyarakat terus dijejali dengan berbagai karakter dan nilai-nilai militeristime sebagai alat ikat bangsa. Perasaan pentingnya persatuan dalam ke-bhinekaan yang sejatinya merupakan alasan dasar kita menjadi bangsa Indonesia, namun pada masa Orde Baru ternyata ke-bhinekaan tersebut justru dianggap sebagai sebuah ancaman yang terus merongrong kekuasaan. Rezim Orde Baru dengan sifat meliteristiknya yang monolitik, terpusat dan penyanjung utama tindak kekerasan, telah memaksa kita untuk sama dan menghilangkan nilai-nilai ke-Bhinekaan yang dianggapnya sebagai ancaman.

Selama itu pula Orde Baru telah menciptakan lingkungan yang monolitik, yang tidak mengenal dalam dirinya sifat oposan bahkan kompetisi terbuka. Dalam konteks ini termasuk pula penolakan terhadap semua bentuk perbedaan perspektif dan ideologis. Segala bentuk realitas heterogen diingkari. Hal ini telah melahirkan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima perbedaan yang ada. Perbedaan baik itu agama, ras, etnis, adalah sesuatu yang demikian melahirkan perbedaan berat, bahkan kecurigaan yang kehilangan rasionalitas.

Setelah tumbangnya orde baru, masyarakat yang tadinya sudah kehilangan jati diri, berhadapan dengan nilai-nilai lama yang sudah pudar, tetapi nilai baru belum datang. Ini kondisi yang disebut oleh tokoh sosiologi, Robert Merton sebagai kondisi Anomie. Salah satu identitas yang paling parah mengalami destruksi adalah nilai-nilai keberagaman (bhineka tunggal ika). Masing kelompok ingin menetapkan identitas kelompoknya di tengah belum kekosongan nilai-nilai. Fakta yang terjadi, masyarakat begitu mudah marah terhadap saudara setanah airnya sendiri dengan melahirkan peristiwa yang membuat kita miris.

Selain faktor dari dalam tersebut, rapuhnya nilai-nilai toleransi juga dipengaruhi dari luar. Globalisasi menawarkan nilai universal yang harus dianut semua bangsa. Artinya, tidak akan ada kearifan lokal yang ditawarkan oleh globalisasi karena merupakan penyatuan budaya yang disebut budaya dunia. John Naisbitt berpandangan dalam era globalisasi telah terjadi kecenderungan paradoksal.Salah satunya dengan derasnya trend ke arah terbentuknya kota buana (global city) akibat dari kemajuan teknologi transformasi dan informatika. Namun sisi lainnya,masyarakat modern semakin merindukan nilai-nilai dan gaya promordial,terutama pada romantisme etnis. Bahkan Naisbitt menyerukan trend ini telah begitu mengeras sehingga menjelma bagaikan virus tribalisme.

Selain itu Arnold Toynbee mengutarakan, kebudayaan akan berkembang apabila ada keseimbangan antara challenge dan response. Kalau challenge terlalu besar, sedangkan kemampuan untuk me-response terlalu kecil, kebudayaan itu akan terdesak. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, justru akan menumbuhkan kreativitas masyarakat . Saat ini kita bisa saksikan bagaimana generasi muda kita menghamba pada selera pasar dan budaya-budaya yang dijajakan kapitalisme. Hal ini dalam jangka panjang akan menggerus kita punya budaya. Nilai-nilai kolektif jangan sampai digantikan oleh nilai-nilai individualisme. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Toynbee, kita harus punya kemampuan merespon dan mengelola budaya-budaya yang masuk dari luar tersebut. Maka, agar tidak terombang ambing, kepribadian kita harus kuat terlebih dahulu.

Sesudah 13 tahun berlalu, reformasi juga ternyata belum mampu mengembalikan identitas bangsa yang telah lama diberangus dari kepribadian masyarakat. Faktanya mulai marak kekerasan berlabel kelompok yang mengatasnamakan agama.

Data Peningkatan Angka Kekerasan Atas Nama Agama

- Setara Institute melansir jumlah kekerasan mengusung agama pada tahun 2010 telah terjadi sebanyak 286 kali di negeri ini. Pelanggaran kebebeasan beragama itu cenderung meningkat disbanding tahun 2009 yang menurut Setara Institute terjadi 17 kasus. Sementara pada tahun 2008, The Wahid Institute melansir 59 kasus kekerasan yang dilakukan organisasi masyarakat tertentu, dengan dalih agama.

- Moderate Moslem Society (MMS) mencatat sekitar 81 kasus intoleransi beragama di Indonesia sepanjang 2010. Angka ini naik 30% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 59 kasus. Berdasarkan siaran pers yang diterima kemarin, MMS juga mengatakan ada tiga daerah yang paling tinggi tingkat intoleransinya yakni Jawa Barat (73 kasus), Sumatera Barat (56 kasus), dan Jakarta (45 kasus).

- Laporan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di depan rapat gabungan Komisi DPR RI dan pemerintah mengungkapkan di tahun 2007 tercatat 10 tindakan kekerasan dilakukan ormas. Jumlah tindakan kekerasan menurun menjadi 8 di tahun 2008, namun meningkat tajam menjadi 40 tindakan kekerasan ormas di tahun 2009. Dan di tahun 2010 saja yang baru berlangsung tengah tahun pertama telah terjadi 49 tindak kekerasan yang dilakukan ormas. Dan Kapolri secara tegas menunjuk salah satu ormas Islam sangat dominan dalam melakukan 107 tindak kekerasan tersebut.

Kemana Negara, Tokoh Agama Dan Guru Bangsa ?

Dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam hal ini negara sebagai organisasi yang dibentuk karena ketidakmampuan orang per orang untuk menyelesaikan masalahnya, harusnya tampil ke depan sebagai pemecah masalah. Namun, hari ini wajah negara adalah wajah negara yang abstain. Negara hadir tetapi memilih tidak melakukan apa-apa.

Tokoh agama sebagai benteng moral juga tidak banyak berperan dalam memberikan pemahaman kehidupan bermasyarakat yang benar. Ini akibat derasnya godaan berpolitik sehingga lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai “penjewer kuping” pemerintah ketika berjalan di jalan yang salah. Selain itu, tanggung jawab dan pengaruh kepada umat juga dirasakan semakin memudar. Umat tidak lagi tunduk pada tokoh agamanya, karena disekitarnya banyak tokoh agama yang justru bermain mata dengan apa yang diajarkannya. Sedangkan guru bangsa, kini mulai kekurangan stok.

Menurut Romo Franz Magnis Suseno, masalah-masalah ke-bhinnekaan mencakup tiga hal; masyarakat, tokoh dan negara. Dari sisi masyarakat dan ketokohan, bahwa tradisi yang ramah adalah pondasi penting yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Fakta akhir-akhir ini, tak lepas dari kodrat manusia yang memang sempit, sesuatu yang belum diketahui menjadi dicurigai. Lebih jauh, perubahan dan persaingan menjadikan orang lebih mudah untuk tidak toleran. Ketakutan akan ketertinggalan dan oleh karenanya ketertindasan menjadi pemicu menurunnya tingkat toleransi. Oleh karenanya masyarakat perlu dibantu, baik oleh panutan maupun negara untuk kembali menumbuhkan sikap-sikap toleransi dalam masyarakat yang belakangan hari ini mulai tergeser dari tempatnya. Toleransi disini harus dipahami sebagai toleransi aktif bukan pasif. Jika pasif, maka seseorang sadar dan menerima dirinya dan orang lain berbeda. Sedangkan toleransi aktif, selain sadar akan perbedaan, juga aktif dalam memelihara perbedaan tersebut agar tidak menjadi faktor perusak kohesi bermasyarakat.

Kembali Pada Bhineka Tunggal Ika Sebagai Identitas

UUD 1945 pasal 36 dengan tegas menempatkan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Ke-bhinekaan yang Tunggal Ika seperti yang tertulis dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit di abad ke-14, merupakan identitas asli bangsa ini yang sudah tertanam sejak lama dalam pribadi setiap rakyatnya. Sebuah identitas suatu bangsa yang berdiri diatas keaneka-ragaman yang mungkin tidak akan kita jumpai pada belahan dunia manapun. Di dalam Bhinneka Tunggal Ika pula terdapat sejarah panjang bangsa ini. Sejarah akan sebuah bangsa yang berdiri diatas tanah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Hindu, Budha, Islam, Portugis, Inggris, Spanyol, Jepang dan Belanda. Tentunya semua itu mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, baik dalam budaya, bahasa, agama dan keyakinan dll. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia dari masyarakat yang berkepercayaan dinamisme dan animisme hingga menjadi penganut agama-agama import bawaan saudagar-saudagar china, timur tengah, dan barat, juga semakin memperkaya bangsa ini dalam ranah ilmu pengetahuan alam dan sosial maupun teologi. Perlahan demi perlahan toleransi antar umat beragamapun berkembang pada masyarakat Indonesia, seiring dengan semakin derasnya ajaran-ajaran agama baru yang menginvasi Indonesia.

Jika kita pahami identitas bukanlah suatu yang selesai dan final dan keadaan yang dinegosiasi terus-menerus, maka wujudnya akan selalu tergantung dari proses yang membentuknya. Identitas bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan dan terus menerus berkembang atau seperti yang telah dirumuskan Bung Karno sebagai ekspresi roh kesatuan Indonesia, kemauan untuk bersatu dan mewujudkan sesuatu dan bermuatan yang nyata. Perwujudan identitas bangsa Indonesia tersebut jelaslah merupakan hasil proses pendidikan sejak dini dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan formal dan in-formal. Untuk itu bagaimana, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat bersinergi untuk kembali pada identitas kita yang asli yakni bangsa yang berbeda-beda tetapi satu jua. Dalam hal ini Terdapat tiga strategi dalam proses perubahan masyarakat (Zaltman, Gerald dan Kaufman, 1972 : 51-61), yakni :

A) empiric rational

Strategi ini membawa perubahan dengan informasi atau dengan data-data tentang suatu obyek, seperti melalui publikasi, ataupun sosialisasi. Cth : Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa, Penggunaan media komunikasi dan informasi sebagai sarana publikasi nilai-nilai, sosialisasi perangkat peemerintah terkecil di lingkunganya, mendorong keluarga dalam penanaman nilai-nilai toleransi.

B) Strategi normative re-educative.

Pada dasarnya strategi ini membawa perubahan dengan mengubah norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Contoh : 4 pilar berbangsa diejawantahkan dalam produk peraturan perundang-undangan, Menggunakan pendidikan dan institusi keagamaan sebagai sarana pengubah norma, dsb.

C) Strategi power - coercive.

Perubahan dapat terjadi dengan adanya kekuasaan. Strategi ini berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak yang mempunyai kekuasaan seperti Pemerintah. Disini tindakan sigap dan tegas aparat dalam menjaga kerukunan umat beragama dan menindak setiap pelaku yang mencoba mencederai hal tersebut.

Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi "semua buat semua".

(Soekarno)

Adi Surya

Alumni FISIP UNPAD

Mantan Ketua GMNI 2007-2009

Akrobat Politik Para Pesolek Dan Pesulap

2011-02-21T12:01:00.000+07:00

Kekuatan elemen politik Indonesia sedang pecah kongsi bahkan saling kunci. Rakyat pun merugi karena agenda pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, untuk kesekian kalinya dikesampingkan dahulu. Indikasi pecah kongsi sebenarnya sudah tampak pada kasus Gayus Tambunan. Kasus mafia pajak tersebut tidak bisa dibaca murni sebagai kasus seorang pegawai negeri golongan III yang berusaha memperkaya diri sendiri. Gayus-gate menyeret kekuatan-kekuatan politik besar untuk saling buka kartu politik dan saling terkam di atas kasus tersebut. Seperti ramai diberitakan oleh media, Aburizal Bakrie, disebut-sebut sebagai salah satu pemain dalam kasus Gayus. Sudah barang tentu, pemain-pemain politik ramai-ramai masuk panggung. Berlomba mempertontonkan akting-nya di depan rakyat. Inilah pentas tontonan publik hari ini. Pertunjukan akrobat para badut penguasa. Saling telanjang-menelanjangi, saling kunci-saling maki.

Fenomena pecah kongsi dan saling kunci bisa terlihat dari tidak solidnya koalisi gabungan pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan. Sebut saja, kasus Century. Koalisi besar justru menjadi penikam utama SBY-Boediono yang namanya dikaitkan dengan dana 6,7 trilliun bailout Bank Century. Sebut lagi pada saat menyikapi kriminalisasi pimpinan KPK. Lagi terlihat kekuatan koalisi terbelah menyikapi usulan deponeering. Terakhir, menyoal hak angket perpajakan yang berujung pada dua kutub kekuatan yang saling intip,ikat dan hantam.

Partai Demokrat adalah kelompok yang paling keras menolak hak dewan tersebut. Padahal partai ini juga yang pertama kali mengusulkan yang kemudian menjilat ludahnya sendiri. Sementara di sisi lainya, Partai Golkar, ngotot dengan dalih temuan pansus bisa menjadi landasan bagi percepatan proses reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan sehingga bisa menghambat kerugian negara. Tentunya, kedua kutub ini sedang berperang dalam satu kapal yang sama, yakni kapal para penguasa. Oleh karena tu, rakyat jangan tertipu karena dibutakan matanya, jangan terbuai karena dirayu pula hatinya dan jangan diam mulutnya karena dipaksa menonton dagelan politik dengan perut yang lapar.

Karena persoalan ini berlangsung antar aktor-aktor politik, maka kita juga perlu membaca dari kacamata politik pula. Politik bisa diteropong sebagai sebuah seni untuk memanfaatkan kelemahan lawan dan mengubahnya menjadi keuntungan. Lasswell (1936) pernah mengatakan bahwa Politics : who gets what and when. Pesan yang ingin disampaikan dari pengertian ini adalah politik tidak lepas dari tawar menawar yang sifatnya pragmatis. Defenisi lain tentang politik yang umum adalah politik sebagai seni kemungkinan (art of possibility) yang menyiratkan tidak ada yang tidak mungkin dalam ranah politik sehingga memunculkan sebuah adagium tak ada teman atau musuh abadi, yang abadi hanyalah kepentingan.

Begitupula dengan kasus Gayus, pro-kontra hak angket, sampai dengan pemanggilan ketua Umum PDI-P, Megawati, sebagai saksi meringankan dalam kasus travel check Miranda Gultom, harus juga kita baca dari sisi kepentingan politik siapa yang bermain. Sampai-sampai, ada pihak yang menganggap Tragedi Ahmadiyah juga berlatar belakang politik elit. Kejadian-kejadian tersebut mengisyaratkan turbulensi politik di tataran elit. Turbulensi selalu mengandung ketegangan dan benturan yang tidak beraturan. Namun, turbulensi politik seringkali berujung pada kompromi. Ada pihak yang mendapat dan ada yang memberi (take and give) yang didahului baik oleh kesamaan kepentingan, gertakan sampai intimidasi politik melalui tangan aparat penegak hukum.

Kita coba melihat kasus Gayus. Kasus ini dijadikan amunisi untuk menghabisi citra Aburizal Bakrie. Ketua umum Golkar ini disinyalir bisa menjadi pesaing Demokrat pada pertarungan politik 2014. Terlihat bagaimana Satgas Mafia hukum bentukan presiden SBY malah lebih getol pada kasus ini dibandingkan aparat hukum lainya. Demokrat juga punya agenda agar kasus Century jangan diganggu dan kalau bisa “diamankan”. Sementara, Aburizal juga berkepentingan agar namanya tidak diseret-seret oleh kasus Gayus. Meskipun secara gamblang, Gayus menyebut perusahaan-perusahaan milik Aburizal sebagai klienya. Suara-suara tentang siapa tokoh dibalik Gayus serta dukungan agar kasus mafia pajak segera ditangani KPK yang berasal dari kubu Demokrat, merupakan isyarat perang bagi Golkar. Maka, serangan balik melalui pengguliran hak angket perpajakan mulai menjadi bola panas di parlemen.

Sementara dari kubu oposisi, hak angket itu diharapkan dapat menelanjangi kebobrokan di dalam sistem perpajakan dalam negeri. Selain itu, pansus juga diharapkan secara terbuka dapat mengungkap praktek kongkalikong antara petugas pajak seperti Gayus Tambunan dengan para wajib pajak yang diduga melakukan pengempalangan. Bagi PDI-P, Pansus angket mafia pajak merupakan hak konstitusional DPR. Sebagai oposisi yang selalu kritis terhadap penyelewengan oleh penguasa, PDI-P ingin mengurai benang kusut birokrasi perpajakan dan indikasi penyalahgunaaan kebijakan perpajakan nasional secara transparan dan tuntas sehingga keputusannya nanti bisa jadi acuan pemerintah dan penegak hukum untuk menindak lanjutinya. Namun, PDI-P juga harus hati-hati. Seringkali manuver-manuver politik yang berkembang di DPR, justru malah memberi keuntungan politik bagi salah satu kekuatan untuk dijadikan alat bargaining politik. Apalagi kalau bukan soal mendapat kue kekuasaan yang lebih besar lagi.

Memang hak angket sebagai hak dewan perlu digulirkan dalam konteks momentum untuk melakukan pembenahan aspek penerimaan negara atau pemberantasan korupsi. Jika berharap pada Kejaksaan dan Kepolisian, sudah sangat sulit. Berkali-kali kasus-kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut berbuah hasil yang sangat mengecewakan. Apalagi KPK yang sekarang dituding sarat dengan intervensi elit, sehingga diragukan komitmenya seperti lambatnya penyelesaian kasus Century. Ini membuat pansus hak angket menjadi daya gedor yang besar untuk mendorong pemerintah memperbaiki sektor – sektor penerimaan negara. Alangkah lebih baik pula hak angket tersebut jika disertai dengan tansparansi, sehingga bisa dikawal oleh rakyat.

Konflik sesama penguasa ini ternyata membawa dampak negatif buat rakyat. Tontonan saling jegal dan intrik tidak bermanfaat apa-apa buat petani garam yang mengeluh akan merajalelanya garam impor. Semua akrobat politik tersebut hanya berujung pada ending antiklimaks, tidak lebih. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat kecil harus terus membuka mata, terus siaga jangan sampai tertipu terus. Jika perlu, ikut turun ke jalan. Hanya kekuatan rakyat yang bisa membuka mata pemerintah yang korup. Oleh karena itu, hak angket harus tetap jalan tetapi tanpa hidden agenda untuk cuci nama atau cari nama. Hak angket harus terus dikawal agar tetap berada pada jalurnya. Jangan sampai ditunggangi lagi.

Atraksi akrobatik para penguasa tampaknya akan terus punya episode-episode lanjutan. Pemain utama dan pemain pengganti akan silih berganti mempertunjukkan kebolehan aktingnya setidaknya sampai episode akhir pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2014. Semunya berlomba agar mendapat piala pemain sinetron politik terbaik dan terfavorit pilihan pemirsa. Maka dari itu, salon-salon politik akan penuh sesak dipenuhi bedak dan gincu merah menyala. Lampu-lampu sorot silih berganti menyorot dan menambah riuh semarak. Dan kita para petani, tukang becak, guru TK, supir, nelayan dan kaum melarat lainnya, masihkah tetap beli karcis dan jadi penonton ?

Adi Surya

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

FISIP UNPAD

Bung Karno Tentang Ahmadiyah

2011-02-18T11:28:00.000+07:00

Tentang Ahmadiyah Penggalan dari Buku DBR Bagian Artikel “Tidak Pertjaja bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah Nabi “ (Endeh, 25 Nopember 1936)

Dan mengenai Ahmadijah, walaupun beberapa fatsal didalam mereka punja visi saja tolak dengan jakin, toch pada umumnja ada mereka punja “feature” jang saja setudju; mereka punja rationalisme, mereka punja kelebaran penglihatan (bradmindedness), mereka punja modernisme, mereka punja hati-hati terhadap kepada hadits, mereka punja streven Qur’an sahadja dulu, mereka punja systematische aannemelijk making van den Islam. (p. 346)

Maka oleh karena itulah, walaupun ada beberapa pasal dari Ahmadijah tidak saja setudjui dan malahan saja tolak, misalnja mereka punja “pengeramatan” kepada Mirza Gulam Ahmad, dan mereka punja ketjintaan kepada imperialisme Inggeris, toch saja merasa wadjib berterima kasih atas faedah-faedah dan penerangan-penerangan jang telah saja dapatkan dari mereka punja tulisan-tulisan jang ratineel, modern, broadminded dan logis itu. (p.346)

Tentang Ahmadiyah Penggalan dari Me-Muda-kan Pengertian Islam (“Pandji Islam”, 1940)

Saja tidak akan membitjarakan disini pergerakan-pergerakan politik dikalangan ummat Islam India itu, (seperti misalnja All-India Moslem League, atau sajap-Islam dari Indian National Congress), jang lapang-pekerdjaannja terutama sekali terletak dibagian politik, tetapi jang toch barang tentu sekali ada pengaruh pula diatas lapangan sjari’at dan pengeritan agama, tetapi saja sebutkan disini beberapa pergerakan Muslim india jang semata-mata bertjorak agama dan jang njata-njata mendjadi elemen-elemen pembaharuan diatas lapangan “Moslem out-look” itu. Pergerakan-pergerakan muda inilah jang njata mendjadi gelombang-gelombangnja aliran panta rei jang mentjutji “outlook” itu dengan lambat laun. Orang boleh mufakat, atau tidak mufakat, boleh mengutuk atau tidak mengutuk pergerakan-pergerakan muda ini, tetapi orang tidak dapat membantah kenjataan, bahwa pergerakan-pergerakan ini banjak berdjasa mengreksi keagamaan ummat Islam di India, membersihkan kotoran-kotoran faham didalam dunia Islam di India, meliberalkan “outlook”-nja sebagian kaum kolot di India sedjak bertahun-tahun. (p. 388)

Pertama “pergerakan Aligarh”, kedua “pergerakan Ahmadijah”. Pergerakan Aligarh jang berpusat di Aligarh, dan pergerakan Ahmadijah jang berpusat di Lahre. Nama jang orang berikan kepada bapak pergerakan itu, — Sir Ahmed Khan—, adalah djitu sekali buat menggambarkan “outlook”nja pergerakan itu. (p. 388)

Orang namakan Sir Ahmed Khan “The Apostle of Reconciliation”, —“De apostel der Verzoening”, “Dutanja perdamaian”. Perdamaian antara kemadjuan dan agama Islam, perdamaian antara kemoderenan dan sjari’at. Reconciliation, verzoening, perdamaian, … dan bukan tabrakan! Herankah kita, kalau kita melihat tjara-bekerdjanja kaum Aligarh penuh dengan reconciliation pula? Setjara “halus”, setjara “bidjaksana”, setjara … “perdamaian”? Perdamaian, dan bukan membongkar mentah-mentahan faham-faham jang salah, bukan mengadakan pengertian jang baharu, — bukan reinterpretasi jang baru, jang berkata: “inilah interpretasi jang benar, jang lain adalah salah”. (p.388)

Lain sekali dengan metode pergerakan jang kedua, jakni pergerakan Ahmadijah. Ahmadijah tidak pertjaja bahwa bisa ada perdamaian antara salah dan benar. Bukan reconciliation-lah ia punja sembojan, ia punja sembojan ialah reintepretasi. “Interpretasi jang dulu adalah salah, marilah kita buang interpretasi jang salah itu, marilah kita mentjari interpretasi jang baru.” Ahmadijah adalah besar pengaruhnja, djuga diluar India. Ia bertjabang dimana-mana ia menjebarkan banjak perpustakaannja kemana-mana. Sampai di Eropah dan Amerika orang batja ia punja buku-buku, sampai disana ia sebarkan ia punja propagandis-propagandis. Tjorak ia punja sistim adalah mempropagandakan Islam dengan mempertahankan Islam itu terhadap serangan-serangan dunia Nasrani: memprpagandakan Islam dengan membuktikan kebenaran islam dihadapan kritiknja dunia nasrani. Ja… Ahmadijah tentu ada tjatjat-tjatjatnja,—dulu pernah saja terangkan didalam surat-kabar “Pemandangan” apa sebab misalnja saja tidak mau masuk Ahmadijah—, tetapi satu hal adalah njata sebagai satu batu-karang jang menembus air laut: Ahmadijah adalah salah satu faktor penting didalam pembaharuan pengertian Islam di India, dan satu faktor penting pula didalam propaganda Islam dibenua Eropah chususnja, dikalangan kaum intelektuil seluruh dunia umumnja. Buat djasa ini,— ia pantas menerima salut penghormatan dan pantas menerima terima kasih. Salut penghormatan dan terima kasih itu, marilah kita utjapkan kepadanja disini dengan tjara jang tulus dan ichlas! (pp. 388-389)

Penggalan dari Tidak Pertjaja bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah Nabi (Endeh, 25 Nopember 1936)

Islam adalah satu agama jang luas jang menudju kepada persatuan manusia. (p.346)

Agama Islam hanjalah bisa kita peladjari sedalam-dalamnja, kalau kita bisa membukakan semua pintu-pintu budi akal kita bagi semua pikiran-pikiran jang berhubungan kepadanja dan jang harus kita saring dengan saringan Qur’an dan Sunnah Nabi. (p. 346)

Djikalau benar-benar kita saring kita punja keagamaan itu dengan saringan pusaka ini dan tidak dengan saringan lain, walaupun dari Imam manapun djuga, maka dapatlah kita satu Islam jang tidak berkotoran bid’ah, jang tak bersifat tachajul sedikit djuapun, jang tiada “keramat-keramatan”, jang tiada kolot dan mesum, jang bukan “hadramautisme”, jang selamanya “up to date”, jang rationeel, jang gampang, jang tjinta kemadjuan dan ketjerdasan, jang luas dan “broadminded”, jang hidup, jang levend. (pp. 346-347)

Penggalan dari Me-Muda-kan Pengertian Islam (“Pandji Islam”, 1940)

Maka dengan alasan kekaretan ini (dalam arti jang baik), djumudlah kita, kalau kita mau berkepala batu memegang teguh kepada pengertian-pengertian ulama dari seribu tahun jang lalu, atau dari lima ratus tahun jang lalu, atau dari dua ratus tahun jang lalu, waktu keadaan sekarang. Islam bisa tjotjok dengan semua kemadjuan, karena hukum-hukumnja “seperti karet”, — begitulah Sir Syed Ameer Ali berkata. Dan perkataan beliau ini adalah benar. Islam tidak akan bisa hidup hampir seribu empat ratus tahun, kalau hukum-hukumnja tidak “seperti karet”. Islam tidak akan bisa meninggalkan suasananja abad pertama, tatkala manusia tak kenal lain kendaraan melainkan onta dan kuda, tak kenal lain sendjata melainkan pedang dan panah, tak kenal lain alam melainkan alamnja padang-pasir, — kalau hukum-hukumnja tidak “seperti karet”. Zaman beredar, kebutuhan manusia berubah, — panta rei! —, maka pengertian manusia tentang hukum-hukum itu adalah berobah pula. Dan siapa tidak mau merobah, siapa tidak mau ikut zaman, siapa tidak mau ikut ber-“panta rei”, — ia akan ditinggalkan oleh zaman itu, zonder ampun, zonder kasihan, zonder harapan. (p. 375)

“Kekaretan” hukum-hukum Islam itulah jang mendjadi sebabnja kultur Islam selalu berobah tjorak. Kultur Omayah adalah lain tjorak dari kultur Abbassyah, kultur Abbassyah lain tjorak dari kultur Usmanijah. Kultur Islam Arabia adalah lain kultur Islam Sepanjol, kultur Islam Sepanjol lain lagi dari kultur Islam sekarang. Ja, malahan dizaman sekarangpun kita melihat perbedaan-perbedaan pengertian tentang isi dan maunja hukum-hukum Islam itu. Dizaman sekarangpun kita melihat pertingkat-tingkatan didalam modern atau kolotnja pengertian agama itu dipelbagai negeri-negeri Islam. Apakah ini hanja karena ulama Fulan lain daripada taknja ulama Fulun, pengertian ulama Fulan tidak sama dengan ulama Fulun? Tidak! Sebab kita melihat, bahwa perbedaan-perbedaan antara ulama dan ulama sahadja, bukanlah perbedaan antara anggapan persoon dan anggapan persoon, tetapi dapatlah kita bahagikan pula didalam anggapan-anggapan daerah atau anggapan-anggapan negeri. (pp. 375-376)

Kita melihat “anggapan Mesir” lain dari “anggapan Turki”, “anggapan India” laindari “anggapan Palestina”. Kita melihat satu negeri sama sekali lebih modern interpretasinja Islam dari lain negeri sama sekali pula, satu negeri sama sekali lebih radikal mengreksi anggapannja dari lain negeri sama sekali pula. Kita melihat “mazhab Mesir” berlainan dengan “mazhab palestina”, “mazhab Palestina” berlainan dari “mazhab Turki”. Kini melihat perbedaan faham jang demikian itu, maka kita tanja: apa sebab? Karena berlainan otak ulama-ulama sahadja? Karena tidak ada dua orang jang satu fikiran? Tidak! Sebabnja ialah oleh karena kebanjakan hukum-hukum Islam itu boleh diinterpretasikan menurut kehendak masa. Sebabnja ialah oleh karena satu negeri lebih sempat dan mampu mengadjar masa daripada negeri jang lain, lebih “tjakap” mengadjar masa daripada jang lain, lebih tjakap “mengkaretkan” pengertiannja kepada masa, daripada jang lain. (p. 376)

Marilah kita menindjau bersama-sama, agar supaja kita mengetahui, bahwa diluar tradisi fikiran kita sendiri itu adalah pula aliran-aliran lain. Dengan begitu, kita kemudian lantas dapat membandingkan tradisi fikiran kita sendiri itu dengan pendapat rang lain. Mana jang benar nanti? Jang benar ialah jang tjotjok dengan kita punja akal, — asal akal kita itu akal jang merdeka. Akal jang masih terikat pada tradisi fikiran sendiri, akal jang belum akal merdeka, tak dapatlah kita pakai sebagai penjuluh untuk mentjari kebenaran didalam rimbanja kegelapan. “Agama adalah bagi orang jang berakal”, begitulah Nabi bersabda. Orang jang berakal hanjalah orang jang bisa menggunakan akalnja itu dengan merdeka. Orang jang akalnja masih terikat bukanlah orang jang berakal. Orang jang demikian itu adalah orang jang mengambing kepada tradisi fikiran sendiri. Orang jang demikian itu adalah “kuddemensch”. (p. 377)

Maukah saudara mendengar pendapatnja seorang Orientalis Belanda tentang keadaan ummat Islam zaman sekarang? “Bukan Qur’anlah kitab-hukumnja orang Islam, tetapi apa jang ulama-ulama dari segala waktu tjabutkan dari Qur’an dan sunnah itu. Maka ini ulama-ulama dari segala waktu adalah terikat pula kepada utjapan-utjapannja ulama-ulama jang terdahulu dari mereka, masing-masing didalam lingkungan mazhabnja sendiri-sendiri. Mereka hanja dapat memilih antara pendapat-pendapatnja otoritet-otoritet jang terdahulu dari mereka. … Maka sjari’at seumumnja achirnja tergantunglah kepada idjmak, firman jang asli.” Begitulah pendapatnja Professor Snouck Hurgronje, jang tertulis didalam ia punja “Verspreide Geschriften” djilid jang pertama. (p. 401)

Dapatkah, kita membantah kebenarannja? Maka kalau seorang bukan-Islam sebagai Professor Snouck Hurgronje itu tahu akan hal itu, jakni tahu akan menjimpangnja idjmak dari rochnja Islam jang asli, alangkah aibnja pemuka-pemuka Islam Indonesia kalau tidak mengetahuinja pula! (p. 401)

Sumber http://www.facebook.com/notes/yosie-abdi/ahmadiyah-dalam-dbr/10150099527466484#!/notes/yosie-abdi/ahmadiyah-dalam-dbr/10150099527466484

Metode Pengajaran Hadap Masalah

2011-01-01T13:15:00.000+07:00

Bagaimana refleksi hasil pendidikan di Indonesia? Ada sebuah anekdot yang cukup lucu sekaligus ironis untuk menggambarkannya. Konon, ketika seorang anak di China ditanya cita-citanya, mereka menjawab, “Aku ingin menguasai software”. Ketika anak-anak dari India ditanya dengan pertanyaan yang sama, mereka menjawab, “Aku ingin menguasai hardware”. Akan tetapi ketika kita bertanya pada anak di Indonesia tentang ingin jadi apa kelak, muncul jawaban “Nowhere” (tidak kemana-mana).

Selama ini, banyak orang seringkali terjebak dalam pandangan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang tidak merdeka dari penjejalan teori tanpa daya kritisi yang cukup kuat. Perkembangan ilmu menjadi stagnan, dan pada akhirnya tidak cukup mampu untuk menjawab permasalahan kontemporer pada masyarakat. Hakikat ilmu dan pendidikan direduksi sedemikian rupa menjadi ajang peraihan gelar formal tanpa dibarengi dengan kecerdasan yang lengkap.

Sebuah pertanyaan seharusnya menggantung di depan jendela berpikir kita, untuk apa sebenarnya pendidikan jika masalah kemanusiaan tetap bercokol di muka bumi? Sudah lama teori “pisah ranjang” dengan realitas. Teori-teori begitu nyaman bersemedi di menara intelektual yang jauh dari harapan bisa membumi. Jurang ilmu eksakta dan sosial menjadi semakin jauh. Ini adalah indikasi bahwa seharusnya sudah sejak lama sistem pendidikan kita mengalami perubahan.

Saya melihat, fokus sistem pendidikan yang berlangsung hingga kini telah keliru. Ujian-ujian di bangku pendidikan sudah terlalu banyak dipenuhi oleh pertanyaan “apa”, padahal pertanyaan “mengapa dan bagaimana” ditinggalkan. Pertanyaan model “apa” menghasilkan generasi hafalan. Sedangkan model “apa, mengapa dan bagaimana” menghasilan generasi yang punya nalar membongkar, mencari dan menyelesaikan sebuah masalah. Berhenti bertanya siapa nama presiden pertama kita, tetapi ajukan siapa, mengapa dan bagaimana dia bisa jadi presiden?

Menurut saya, paradigma baru itulah yang mampu menciptakan perubahan untuk menciptakan lulusan sekolah yang cemerlang. Jika saya mendapat kesempatan untuk memberi kontribusi dalam dunia pendidikan, saya akan menginisiatifkan program pendidikan yang bertujuan agar anak-anak bisa belajar dan mengintegrasikan pelajaran ke dalam realitas sosial disekitarnya. Kita harus melengkapi materi dalam kurikulum yang sudah ada dengan pemahaman mengenai aspek lain yang penting seperti sikap kritis, lingkungan, korupsi, multikulturalisme.

Sikap kritis sangat penting untuk membangun konstruksi teori baru untuk menunjang perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sayangnya, kita tidak melihat banyak sikap kritis yang berkembang di sekolah karena sebagian besar transfer ilmu yang dilakukan berjalan satu arah. Perspektif lingkungan juga harus ditanamkan sejak dini jika ingin hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam makin membaik. Manusia tidak boleh menjadi agen yang mendestruksi alam. Begitu halnya dengan pemahaman mengenai moral dan nilai-nilai luhur yang makin mengalami degradasi dewasa ini. Tak lupa mengenai permasalahan multikulturalisme yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi persoalan pelik yang mengancam integrasi bangsa. Di tengah menipisnya solidaritas dan penghargaan keberagaman, kita perlu mengajar anak-anak bahwa perbedaan itu bukan pemisah, tetapi pemersatu.

Mengintegrasikan realitas sosial ke dalam praktik pendidikan akan membuat keluaran pendidikan tidak sekedar menghafal dan tahu lebih banyak informasi pengetahuan, tetapi juga akan sanggup memberi nilai praktis atas informasi yang diperolehnya. Meminjam ungkapan Paulo Freire (1972) yang menegaskan mengajar bukan hanya sekedar memindahkan pengatahuan dengan hafalan. Mengajar tidak dapat direduksi sebagai mengajar untuk mengajar, tetapi mengajar akan berfungsi bila siswa belajar untuk belajar (learn to learn). Artinya, siswa sanggup belajar alasan dan tujuan dari objek dan isi yang dipelajari.

Pendidikan adalah proses panjang yang bertujuan untuk menyadarkan, mencerahkan, memberdayakan dan mengubah perilaku. Sebagai alat penyadaran, pendidikan harus mampu memberi jawaban perbedaan orang sadar dan orang tidak sadar. Sehingga orang bisa responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekitarnya. Sebagai alat pencerahan, pendidikan dituntut mampu membedakan “gelap dan terang”. Sehingga orang yang tercerahkan terbebas dari belenggu kegelapan yang selama ini mendominasi cara berpikirnya. Sebagai alat pemberdayaan, pendidikan harus bisa menjawab beda berdaya dan tidak berdaya. Sehingga orang yang terberdayakan, mampu berkuasa penuh atas dirinya tanpa tergantung dari pihak lain. Sebagai alat pengubah perilaku, pendidikan dituntut mampu menjawab beda perilaku baik dan buruk. Sehingga orang yang berubah perilakunya ke arah positif mampu menghasilkan tindakan sosial yang bermanfaat.

Untuk mengimplementasikan tujuan dibutuhkan metode. Kita akan menggunakan metode pembelajaran hadap masalah yang didalamnya menggunakan dualistic approach yang menekankan interaksi antara anak dan lingkungannya. Perubahan dimaknai sebagai hasil rekayasa timbal balik antara lingkungan dan anak. Oleh karena itu, kita tidak cukup hanya mendidik anak di bangku sekolah. Tetapi juga harus menggunakan sumber-sumber yang ada dalam lingkungan untuk membantu perubahan perilaku. Dalam hal ini kita bisa mengidentifikasi dua sistem sumber yakni sistem sumber informal yang terdiri dari teman sebaya dan orang tua. Kemudian ada sistem sumber institusional seperti pihak sekolah, aparat pemerintahan desa dan pihak terkait lainnya. Semua sistem sumber bergabung bersama kita sebagai dalam kelompok kerja yang disebut sistem pelaksana perubahan. Di dalamnya kita melakukan assestment (diagnosa) permasalahan dan masukan bagi pembelajaran yang akan dilakukan.

Di antara berbagai sistem sumber, yang mendapat porsi terbesar setelah sekolah ada pada orang tua dimana anak pertama kali mendapatkan sosialisasi dan penanaman nilai-nilai untuk pertama kalinya. Selama program, orang tua akan dilibatkan dalam memantau dan juga ikut serta merangsang perubahan perilaku anak. Di samping itu metode hadap masalah yang akan dijalankan mengandung prinsip-prinsip seperti, memperlakukan peserta didik sebagai orang yang mempunyai potensi, menghormati keunikan individu, belajar sambil bermain, fokus pada kekuatan yang dimiliki, memfasilitasi bukan menggurui secara searah (dialogis), menghormati pendapat, memberi penghargaan dan hukuman yang mendidik, kerjasama, berorientasi pada pemecahan masalah dan prisip setiap anak bertanggung jawab dalam dirinya. Metode hadap masalah ini bertujuan agar anak-anak mengerti apa dan bagaimana pelajaran yang dipelajari bisa digunakan secara praktis di kehidupan sehari-hari.

Selama mengajar, pendidik akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mencoba menggali potensi anak-anak didik untuk mengeluarkan pendapat. Diharapkan semua anak tidak takut berpendapat. Pengajaran juga akan terdiri dari tugas-tugas yang menyenangkan dengan penilaian tidak hanya pada hasil ujian melainkan dari keseluruhan pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik. Kita harus berusaha menciptakan image bahwa sekolah itu menyenangkan. Karena pola pengajaran kebanyakan menggunakan metode satu arah dan disertai hukuman. Maka, sangat wajar, sekolah dimaknai sebagai kegiatan mencari nilai semata dan agar terhindar dari hukuman.

Memang penyadaran, pencerahan, pemberdayaan dan perubahan perilaku bukan proses satu atau dua tahun. Begitu banyak tantangan yang akan dihadapi. Kita sedang “bekerja dengan” dan bukannya “bekerja untuk” manusia yang mempunyai daya cipta. Proses belajar merupakan proses seumur hidup. Namun, kita juga tidak cukup hanya melempar kata. Kita harus tetap mengayun langkah. Karena, bagaimanapun perjalanan seribu mil tidak akan ada jika tidak dimulai dari langkah pertama.

Adi Surya

Alumnus Fisip Unpad

Dari Tiket Sampai Revolusi

2010-12-28T11:53:00.001+07:00

Orang-orang yang akhirnya melakukan amuk pun berteriak “revolusi PSSI”. Ucapan itu keluar dari para calon penonton yang akhirnya mengamuk, merusak dan bahkan menduduki stadion Gelora Bung Karno dengan kecewa yang amat sangat. Para penonton yang antusias untuk menonton Tim Garuda berlaga di final pada leg kedua Piala AFF di Jakarta seakan “dipaksa” untuk berontak. Hal ini dipicu lagi-lagi karena urusan tiket. Antrian yang berjejal-jejal datang dari penjuru tanah air. Beberapa bahkan rela bermalam hanya untuk selembar tiket. Mereka adalah pemain ketiga belas yang rela “bertaruh nyawa” demi prestasi sepakbola Indonesia. Namun, bukanya manis yang mereka dapatkan, buruknya manajemen tiket membuat pil pahit harus ditelan tanpa air. Mereka bersabar, namun ditipu. Jangan heran kalau akhirnya mereka hilang kesabaran. Sesulit-sulitnya menonton ke negeri seberang, ternyata lebih sulit menonton di negeri sendiri.

Suporter sepakbola dalam teori sosiologi termasuk dalam jenis kerumunan. Menurut Soerjono Soekanto (1990), kerumunan (crowd) adalah kelompok sosial yang tidak teratur yang merupakan individu-individu yang berkumpul sementara secara kebetulan pada waktu dan tempat yang sama. Kerumunan tidak mempunyai pribadi. Artinya, identitas seseorang tenggelam dan melebur. Seorang mahasiswa, dosen, tentara, pegawai mempunyai kedudukan sosial yang sama dalam kerumunan. Suatu kerumunan mudah sekali beraksi karena adanya satu pusat perhatian yang sama. Orang-orang yang ada dalam kerumunan itu akan mudah sekali beraksi dan meniru orang. Gustave Le Bon (1841-1931) memberi gambaran siapa pun yang ada dalam kerumunan pasti berpikir, merasa, dan bertindak serupa. Kekuatan emosional dan irasional menyeruak. Nafsu barbarian muncul. Keragaman individualitas ditenggelamkan homogenitas kerumunan.

Memang tidak semua kerumunan menciptakan kerusakan dan kekacauan. Herbert Blumer (1900-1987), sebagaimana diuraikan Alex Thio (Sociology, 1989: 580) mengklasifikasikan empat tipe kerumunan: (1) kerumunan tidak tetap (casual crowd), yang keberadaannya amat singkat dan terorganisasi secara longgar. Tipe ini bersifat spontan, misalnya orang yang bersama-sama melihat gedung terbakar atau kecelakaan; (2) kerumunan konvensional (conventional crowd), yang terjadi secara terencana dan berperilaku teratur, misalnya penonton dalam teater atau pertandingan sepak bola; (3) kerumunan bertindak (acting crowd), yang keterlibatannya didasari pada permusuhan atau aktivitas destruktif, misalnya mob yang melakukan pembantaian; dan (4) kerumunan ekspresif (expressive crowd), yang muncul untuk melampiaskan emosi dan ketegangan, misalnya para penonton konser musik rock.

Dalam hal ini, kerumunan penonton sepakbola yang dikecewakan akhirnya meluapkan tekanan psikologis dalam bentuk anarki. Tindakan yang dimulai dari beberapa orang kemudian mempunyai efek menular yang sangat cepat diikuti oleh anggota suporter lainya. Bahayanya, acapkali memiliki arah destruktif seperti penghancuran fasilitas publik, pembakaran sampai penganiayaan. Namun, terlepas dari kerumunan berpotensi merusak, persoalanya ada pada penyebab mengapa kerumunan bisa berperilaku tertentu dalam situasi tertentu pula. Kerumunan suporter bukanlah fenomena langka untuk disaksikan baik langsung ataupun tidak. Hampir tiap minggu ada pertandingan sepakbola nasional maupun internasional. Kita bisa saksikan, kebanyakan suppoter akan bertindak destruktif ketika ada stimuli yang mengecewakan mereka. Sepertinya rumus sederhana “tidak ada asap tanpa ada api” lalai dicerna oleh PSSI. Kerumunan yang merasa kecewa selalu berpotensi besar menghasilkan kerusakan. Buktinya sudah ada di depan mata.

Tentunya teriakan “revolusi PSSI” tidak datang dari ruang kosong. Hal itu hanya sebagai pertanda, masyarakat sepakbola Indonesia sudah geram dengan kinerja PSSI. Bukan tidak mungkin, amukan suporter di GBK merupakan puncak gunung kekecewaan atas PSSI. Bisa kita bayangkan, belum ada satupun prestasi gemilang yang ditorehkan oleh PSSI selama 7 tahun kebelakang. Indonesia Raya tidak pernah berkumandang lagi di berbagai pentas laga regional maupun Internasional. Padahal pada era tahun 1970 hingga 1980-an, Indonesia termasuk salah satu kesebelasan yang cukup disegani di kawasan Asia. Prestasi yang membuat hati serasa diris-iris.

Momen yang sangat menyakitkan terjadi pada tahun 2010, untuk pertama kali dalam 14 tahun, gagal lolos ke putaran final Piala Asia. Saat Sea Games, kesebelasan Indonesia bahkan dikalahkan oleh tim yang tidak pernah dibayangkan bakal menang lawan PSSI yakni Laos. Kita tidak bisa menutup telinga, kalau orang bilang, Indonesia merupakan negeri terluas dan sangat beragam penduduknya. Penduduk Indonesia mencapai 200 juta lebih. Tetapi tak pernah bisa mengolah 11 orang untuk menjadi tim juara sepak bola.

Minimnya prestasi dan setumpuk persoalan internal PSSI diperparah lagi dengan buruknya manajemen tiket pada saat laga piala AFF. Kericuhan pertama kali dimulai dari leg semifinal melawan Filipina. Panitia menutup loket sementara tiket belum dibagikan. Kontan saja, suporter kecewa dan merusak bendera dan mencopoti plang di halaman Sekretariat PSSI. Huruf-huruf PSSI di bagian atas pintu masuk kantor itu juga dicopot. Bahkan, sebuah mobil operasional induk organisasi sepak bola di Indonesia itu nyaris dirusak. Ketua Umum PSSI Nurdin Halid juga dicerca dengan kata-kata kotor. Kemudian, seolah tidak belajar pada pengalaman pertama, PSSI malah menaikkan harga tiket untuk semua kelas. Disusul, kejadian terakhir yang lagi-lagi disebabkan oleh manajemen tiket. Faktanya, PSSI bukan lagi anak kemaren sore dalam menggelar pertandingan skala regional maupun internasional. Lahir pada tahun 1930, dan kini di penghujung 2010, masih berkutat soal tiket.

Kekecewaan seakan menjadi-jadi ketika Indonesia dipecundangi di kandang Malaysia dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Gol demi gol lahir bukan dari bagusnya permainan lawan, melainkan dari kecutnya mental dan keteledoran pemain-pemain kita. Mungkin inilah efek terlalu percaya diri berlebihan. Orang bijak berkata pujian dan sanjungan kadangkala adalah kelemahan. Pujian berlebihan akan membuat diri kita lupa akan kerendahan dan ketidaksempurnaan. Di tanah air, pemain kita dipuja puji bak dewa. Diarak-arak ke tokoh politik. Semuanya membuat kita lupa diri. Sementara lawan yang pernah kita kalahkan 5-1 di babak penyisihan, insyaf diri dan melakukan perbaikan kelemahan di segala lini. Kekalahan di Stadion Bukit Jalil menenggelamkan auman “ganyang Malaysia”. Ataukah jangan-jangan kita lebih pantas menyandang juara jago kandang ?.

Pakikan “revolusi PSSI” mungkin bisa diartikan secara beragam oleh para petinggi PSSI. Jika ingin ditafsirkan sebagai perbaikan manajemen tiket, juga tidaklah salah. Jika ingin ditafsirkan sebagai pemecatan pelatih jika Indonesia gagal juara, tidak pula salah. Atau, diartikan sebatas kritik-otokritik di pengurus kemudian berjalan “bussines as usual”, silahkan juga. Tetapi teriakan “revolusi PSSI” bagi supporter fanatik Indonesia mungkin juga perlu kita dengar lebih dalam lagi. Teriakan revolusi itu bergaung di Gelora Bung Karno. Mungkin saja revolusi yang dimaksud sejalan dengan defenisi revolusi menurut Bung Karno sendiri, yakni menjebol dan membangun. Jika memang benar adanya, PSSI sebaiknya bercermin di kaca yang besar. Bahwa supporter, yang juga rakyat Indonesia, menginginkan perubahan yang mendasar, mengakar (radikal) dan cepat. Itulah arti teriakan "revolusi, revolusi, revolusi, revolusi PSSI".

Adi Surya

Alumnus Fisip Unpad

Aktivis GMNI Sumedang

Bahaya Laten Kekerasan Antar Agama

2010-09-13T15:17:00.000+07:00

Kita tidak sedang menghadapi bahaya laten komunisme. Kita sedang menghadapi bahaya laten kekerasan antar agama. Peristiwa konflik dengan membawa simbol agama belakangan ini membuat kita kembali mengajukan tanya, republik Indonesia ini milik siapa ?. Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan semua pihak. Tanah bangunanya terbentang mulai dari ujung Aceh sampai Merauke. Pondasinya terbuat dari lima sila yang digali dari sejarah bangsa. Sedangkan batu bata adalah beragam suku, etnis, budaya dan agama dengan segala kemajemukanya dilapisi semen keinginan atau perasaan senasib akibat penjajahan untuk hidup bersatu sebagai sebuah bangsa. Artinya, Indonesia tidak elok jika dikatakan milik sepihak saja. Indonesia adalah satu untuk semua dan semua untuk satu (one for all and all for one)

Dengan pemahaman Indonesia ber-bhineka tunggal ika, konsekuensinya memang tidaklah mudah. Ragam perbedaan memang melahirkan dua sisi yang kadang mudah untuk dibenturkan, yakni ekslusivitas kelompok dan tuntutan untuk hidup berdampingan dengan damai. Ekslusivitas yang salah arah melahirkan keyakinan mayoritas-minoritas yang juga salah arah. Hubungan yang seharusnya sejajar, dibelokkan menjadi “penguasa” dan “yang dikuasai”. Apalagi jika dikaitkan dengan agama. Hal ini tentunya menjadi sangat sensitif karena menyangkut sisi teologis yang sudah menjadi keyakinan para pemeluknya. Kasus Ambon dan Poso bisa menjadi sejarah kelam bagaimana hal itu bisa terjadi di negeri yang cinta damai.

Kasus konflik antara jemaat HKBP dengan beberapa orang yang diidentifikasi sebagai ormas salah satu agama tidak berpijak dari ruang kosong. Sederhanya konflik bermula dari persoalan keinginan mendirikan rumah ibadah oleh jemaat HKBP. Keinginan ini direspon warga sekitar dengan melakukan protes dengan beralaskan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri bahwasanya pendirian tempat ibadah harus memenuhi persayaratan administratif dan teknis. Sayangnya, konflik antar kedua pihak berlarut-larut dengan absenya negara sebagai penjaga tegaknya rasa damai bagi para warganya.

Negara gagal

Dalam laporan Setara Institute pada siaran pers tanggal 26 juli 2010 menyatakan bahwa sejak memasuki tahn 2010, eskalasi penyerangan terhadap rumah ibadah, khusunya jemaat kristiani terus meningkat jika dibandingkan pad tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, terdapat 17 tindakan, pad atahun 2009 terdapat 18 tindakan pelanggaran-pelanggaran yang menyasar Jemaat Kristiani dalam berbagai bentuk. Tahun 2010 antara januari-juli terdapat 28 kasus yang sama. Bersasarkan catatan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), ada 16 kasus pelarangan beribadah dan penutupan gereja dan lembaga Kristiani tahun 2010.

Data di atas patut kita waspadai, dalam konteks sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa yang menyimpan bahaya laten konflik harizontal.Kerap kali bentrokan dengan nada egoisme kelompok menyimpan api dalam sekam dalam perjalanan kita sebagai bangsa. Api dalam sekam ini jika tidak pernah disirami dengan pemahaman dan komunikasi yang baik, akan terus menggores tinta sejarah kelam.

Fakta di lapangan, kebanyakan konflik terjadi karena negara seperti tidak berani masuk dalam wilayah konflik. Kepala daerah terjebak dalam tirani mayoritas (atas nama desakan masyakarat banyak) kemudian membuat kebijakan yang mengandung standar ganda. Sedangkan dalam tataran yang lebih tinggi, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terkesan lambat dalam merespon kasus ini. Bandingkan dengan Presiden Obama yang langsung berbicara tegas tentang kontroversi pembangunan mesjid dan pembakaran Al-Quran.

Para pemimpin seharusnya membaca kembali tujuan negara dibentuk adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya, negara harus memiliki kemauan politik untuk bertindakan tegas guna melindungi setiap dan seluruh warga negaranya dari ancaman dan tindakan kekerasan dari individu atau kelompok warga lainnya. Jika negara tidak bisa memainkan peranya sebagai pelindung, kita akan tergelincir menjadi negara gagal (failed stated). Bisa dibayangkan apa jadinya kehidupan berbangsa dan bernegara jika negara tidak memiliki kekuatan untuk mengatur. Disinilah kemudian celah anarkisme masuk sebagai monopoli kebenaran.

Pemahaman Keberagaman

Pemaknaan atas realitas masih lemahnya pemahaman kita dalam membina hubungan harmonis antar sesama,membuat pendidikan sebagai alat untuk penamanan nilai-nilai yang diharapkan dapat membentuk perilaku yang diharapkan mencuat sebagai jalan keluar. Wacana pemahaman kehidupan multikultur yang diharapkan dapat menjembatani hal ini memang layak kita kaji secara kritis dengan coba mengkomparasikan dengan pengalaman negara-negara lain seperti Amerika, Canada dan Australia. Negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas agama mereka.

Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan multiculturalism, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit. Muliklturalisme pada hakikatnya adalah sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. (Budianta,2003:9).

Kolaborasi Sistem Dasar (Stakeholder)

Untuk menyelesaikan persoalan di atas memang butuh dialog dan kerjasama berbagai pihak. Pendekatan yang dilakukan sebaiknya bersifat holistik aprroach yang merupakan pendekatan yang memandang masalah dalam kaitanya dengan sistem yang lebih besar (kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya). Pelaku perubahan berperan sebagai orang yang menjadi fasilititator masyarakat menggali sendiri cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk mencari solusi buat dirinya sendiri. Sedangkan untuk model pengembangan masyarakat yang cocok adalah locality development dimana perubahan harus diikuti oleh partisipasi yang luas di tingkat komunitas lokal dengen ikut serta dalam pengambilan keputusan dan ikut berbagai kegiatan yang dilakukan. Masyarakat diberi kesempatan untuk membuat analisis sendiri dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Terdapat tiga strategi dalam proses perubahan masyarakat (Zaltman, Gerald dan Kaufman, 1972 : 51-61), yakni strategi empiric-rational. Pada dasarnya strategi ini membawa perubahan dengan informasi atau dengan data-data tentang suatu obyek, seperti melalui publikasi, ataupun sosialisasi. Strategi ini mempunyai asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Asumsi lain adalah manusia akan mengikuti kepentingan pribadi mereka yang rasional saat memang dapat diterima. Perubahan masyarakat ditimbulkan dengan mempengaruhi kepentingan pribadi tersebut. Disini dialog antar umat beragama menjadi penting dengan mengedepankan logika cerdas bukan fanatisme sempit. Dalam konteks ini, hemat saya perlu pengembangan dialog-dialog intra dan antar agama, tidak hanya pada level puncak, tetapi juga pada level tengah dan bawah kepemimpinan agama.

Kedua, strategi normative re-educative.Pada dasarnya strategi ini meabawa perubahan dengan mengubah norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Dalam hal ini, landasan (sumber norma) yang dijadikan norma sengketa adalah SKB 3 menteri. Untuk itu, perlu segera presiden meninjau ulang kembali peraturan tersebut dikontekskan dengan semangat undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama dan menjalankan ibadah. Selain itu, nilai-nilai tentang toleransi dan saling menghormati perlu terus dikuatkan melalui lembaga formal seperti lembaga pendidikan maupun informal seperti lembaga kemasyarakatan di tingkatan warga.

Ketiga, strategi power-coercive. Perubahan dapat terjadi dengan adanya kekuasaan. Strategi ini berhubungan dengan keijakan yang diambil oleh pihak yang mempunyai kekuasaan seperti Pemerintah. Disini tindakan sigap dan tegas aparat dalam menjaga kerukunan umat beragama dan menindak setiap pelaku yang mencoba mencederai hal tersebut. Untuk melaksanakan pendekatan tersebut, kita butuh aktor-aktor perubahan yang bergabung dalam sebuah kerangka sistem dasar (manajemen stakeholder) Sistem pelaksana perubahan dalam kerangka sistem dasar merupakan kumpulan aktor yang bekerja sama dengan latar belakang yang berbeda seperti kalangan tokoh agama, pihak kepolisian, LSM, kementrian agama dan pihak-pihak lainya. Diharapkan kerjasama semua pihak bisa dalam menyelesikan kasus ini bisa menjadi titik pihak bagi kehidupan kerukunan bergama di tanah air. Sekali lagi bahwasanya Indonesia tidak lahir karena sebab usaha satu pihak saja. Indonesia adalah satu untuk semua dan semua untuk satu (one for all and all for one).

Adi Surya

Ketua DPC GMNI Sumedang 2007-2009

Alumnus Fisip Unpad-Sumedang

Menguji Politik Santun Partai Demokrat

2010-06-28T01:36:00.001+07:00

Menguji Politik Santun Partai Demokrat

Masuknya Andi Nurpati, salah satu anggota KPU aktif ke Partai Demokrat sebagai Ketua Divisi Komunikasi Politik memunculkan perdebatan yang cukup hangat. Pasalnya, sebagai wasit dalam pemilu 2009 yang lalu, kini Andi menjadi pemain yang bergabung dengan partai pemenang yang kental tuduhan memainkan kecurangan. Akibatnya, kecurigaan publik menguat akan teka-teki hasil pemilu kemarin. Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah apakah anggota KPU bisa berhenti semaunya sendiri dan apa efek buruknya bagi perkembangan demokrasi kita ke depan ?. Hal ini menjadi penting karena demokrasi bisa berjalan dengan kepercayaan (trust) diantara aktor-aktor demokrasi tersebut. Jika hal ini tidak bisa dibangun, bukan tidak mungkin, semua lembaga independen hanyalah bungkus ketidakindependenan sikap yang ditanamkan oleh partai politik untuk memuaskan syahwat kekuasaaanya.

Peristiwa semacam ini bukan sekali ini saja terjadi. Andi Malaranggeng, tercatat pernah menjadi anggota KPU periode 1999-2004, kini bergabung di Partai Demokrat. Setelahnya, muncul nama Anas Urbaningrum yang pernah menjabat sebagai anggota KPU 2004-2009, sekarang menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kini, Andi Nurpati meniru jejak para seniornya di KPU terdahulu untuk bergabung dalam partai politik. Titik pangkal persoalan ada pada pertanyaan “apakah tindakan Andi Nurpati dan Partai Demokrat itu salah dan apa motif beliau masuk demokrat ?.

Berbicara salah-benar, kita bisa menggunakan rujukan peraturan tertulis berupa undang-undang dan etika politik. Semangat undang-undang yang mengatur penyelengaran negara adalah melarang merangkap sebagai anggota partai politik tertentu. Semua partai memahami itu pastinya. Namun, Partai Demokrat justru mengumumkan susunan kepengurusan yang di dalamnya ada nama Andi Nurpati yang pada saat yang sama masih menjabat sebagai anggota KPU aktif. Tindakan demokrat ini sebenarnya menyalahi semangat undang-undang, dimana partai tidak bisa menarik dan mengumumkan seorang penyelenggara negara ketika beliau masih menjabat. Disini tampak arogansi partai berkuasa yang justru menabrak regulasi yang berlaku dan disepakati bersama.

Sisi lainya, Andi Nurpati juga seharusnya paham dan tidak menyetujui pengangkatan dirinya menjadi pengurus partai politik. Hal ini disebabkan beliau masih sedang menjabat di KPU dan malah menerima tawaran partai sebelum masa jabatanya habis. Tindakan Andi ini juga bisa dikatakan melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dimana Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan anggota KPU tidak bisa mengundurkan diri sebagai anggota KPU, kecuali terhadap dua hal yakni alasan kesehatan atau karena terganggu fisik atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU.

Dari kedua syarat tersebut, tampak jelas bahwa jika Andi berhenti dikarenakan keinginan masuk demokrat, tentu saja menabrak undang-undang tersebut. Andi sehat jasmani dan rohani, tidak ada halangan kesehatan apapun yang menghambat beliau menjalankan tugas di KPU. Andi juga tidak mengalami sakit kejiwaan, hal ini dibuktikan dengan pernyataan-pernyataanya yang masih menunjukkan dia adalah orang yang waras. Lantas, kalau tetap memaksakan diri menjadi pengurus partai, hal ini bukan saja mencederai kehidupan berdemokrasi kita, tetapi kepercayaan (trust) publik pada lembaga penyelenggara negara. KPU adalah lembaga yang netral dari intervensi politik. Justru masuknya Andi merusak etika politik yang berkembang di dalam masyarakat. Etika politik selalu berbicara benar salahnya sebuah tindakan dipandang dari nilai-nilai yang hidup yang kadang tidak terlembagakan dalam peraturan tertulis. Tentu hal ini adalah sebuah preseden buruk buat penyelenggara negara di Indonesia.

Lantas apa motif Andi dan juga Partai Demokrat dalam hal ini ?. Motif merupakan suatu pengertian yang melengkapi semua penggerak alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu (Gerungan,1996). Motif timbul karena adanya kebutuhan dimana dianggap sebagai kekurangan dan butuh pemenuhan. Sedangkan Mc.Clelland (1967) berpendapat bahwa untuk menemukan motif yang mendasai suatu perbuatan, cara yang terbaik ialah dengan menganalis motif yang ada di dalam fantasi seseorang. Gardner Lindzey,Calvin S.Hall, dan Richard Thompson dalam buku Psychology (1975) mengklasifikasikan motif ke dalam dua hal yaitu drives dan incentives. Drives (needs) adalah yang mendorong untuk bertindak yang tidak dipelajari maupun yang dipelajari. Sedangkan Incentives adalah benda atau situasi yang berada di dalam lingkungan sekitar kita yang merangsang tingkah laku.

Analisis Partai Demokrat dengan menggunakan analisis drives dan incentive dalam hal ini bisa dibaca dalam tujuanya untuk memenangkan pemilu 2014 (persaingan). Oleh karena itu ada sebuah kebutuhan yang mendorong partai membuat strategi yang salah satunya adalah merekrut anggota KPU yang strategis dalam pemenangan pemilu. Strategis karena sebagai anggota KPU, tentunya memahami seluk beluk penyelenggara pemilu dan hal ini adalah salah satu kunci penting dalam strategi pemenangan. Oleh karena adanya persaingan dalam bentuk kontestasi pemilu, demokrat kemudian menindaklanjuti dengan menawarkan posisi kepada Andi. Jika ada kecurigaan bahwa ini adalah balas jasa demokrat pada Andi yang turut membantu demokrat pada pemilu lalu, tidaklah bisa kita salahkan juga. Seorang wasit yang kemudian masuk ke pada pihak yang menang, dimanapun pasti akan dicurigai. Namun, kecurigaan itu harus ditindaklanjuti dengan fakta-fakta yang mendukung hal tersebut menjadi sebuah fakta.

Sedangkan Andi Nurpati lebih banyak didorong kebutuhan untuk aktualisasi diri dan memperoleh penghargaan. Sebagai anggota KPU, Andi mendapat fasilitas dan pendapatan yang bisa dikatakan lebih dari cukup untuk ukuran kebutuhan dasar manusia Indonesia. Sehingga, perilaku masuk demokrat lebih didorong oleh keinginan berkarir pada posisi-posisi strategis untuk mendapatkan penghargaan dari lingkungan sosialnya. Kondisinya saat sebentar lagi masa tugas anggota KPU akan berakhir dan wajar Andi memikirkan tempat dia berkarir selanjutnya. Namun, dorongan-dorongan yang berujung pada perilaku dikawal dengan aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita rumuskan untuk memaknai kejadian ini. Pertama, membawa kasus ini ke dewan kehormatan KPU untuk diuji integritas dan kredibilitasnya, apakah bisa menjelaskan persoalan secara jernih kepada publik. Kedua, merevisi Undang-Undang KPU. Dalam undang-undang tersebut dikatakan anggota parpol yang ingin menjadi anggota KPU harus keluar dari parpol minimal 5 tahun sebelum dia menjadi anggota KPU. Ini menjadi timpang ketika anggota KPU bisa masuk kapan saja untuk masuk ke dalam parpol seperti yang dilakukan Andi Nurpati. Setidaknya anggota KPU yang berhenti dari KPU disarankan diatur dalam undang-undang tidak boleh masuk dalam partai politik minimal 5 tahun setelah berhenti dari KPU.

Pengaturan akan hal ini menjadi penting mengingat pentingnya netralitas KPU dalam pemilu. Ibarat sebuah pertandingan sepak bola, wasit yang memimpin pertandingan ternyata dalah “peliharaan” salah satu tim yang bertanding, maka hasilnya juga tidak bisa dipertangungjawabkan secara adil. Tentunya KPU bukanlah tempat pasukan khusus partai yang mengemban misi memenangkan dan mendesain hasil pemilu sesuai dengan selera dan kepentingan dari pemilik skenario kotor. Namun yang paling penting adalah bagaimana partai tidak mencoba mengotori proses kontestasi dengan “membajak” anggota KPU aktif yang masih bertugas. Partai Demokrat mencipta brand sebagai partai santun, dipimpin oleh anak muda yang juga santun. Apakah hal tersebut berkorelasi dengan tindakan yang santun ?. Tentunya elit-elit partai tersebutlah yang bisa menjawab.

Adi Surya

Mahasiswa KS Fisip Unpad

Ketua DPC GMNI Sumedang 2007-2009

Negara Kesejahteraan Minus Subsidi

2010-06-08T19:49:00.001+07:00

Negara Kesejahteraan Minus Subsidi

Indonesia adalah sebuah negara kesejahteraan, bukan negara yang mengusung bendera free fight liberalism dan pemuja mantra invisible hand. Sebagai sebuah negara kesejahteraan, rumusnya adalah negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial. Salah satu cara dalam penanganan atau bantuan sosial adalah subsidi. Jadi, pendapat yang selama ini mengatakan bahwa subsidi adalah haram, tidak dapat dibenarkan. Bahkan, di negara-negara eropa yang sering dituduh liberal , mensubsidi sapi sebesar 2 dollar per ekor. Jika dibenturkan dengan keinginan pemerintah membatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan kekurangan anggaran, rasa-rasanya belum pada tempatnya. Persoalanya, subsidi adalah urusan rakyat kecil, dan mengutak-atik sampai mencabut subsidi sama dengan mencabut nyawa rakyat kecil pula.

Di era globalisasi ekonomi dimana hukum pasarlah yang menentukan transaksi perdagangan internasional membawa akibat bagi negara-negara yang tidak mampu bersaing. Kita adalah salah satu negara yang itu. Ekonomi kita sangat rentan dengan ekonomi global. Seperti istilah efek kepak sayap kupu-kupu yang menjelaskan kesalingtergantungan kita dengan ekonomi internasional. Jika eropa “bersin”, kita di Indonesia bisa saja “demam parah”. Salah satu komoditas perdagangan kita yang belum berdikari adalah minyak. Sumur-sumur minyak kita ternyata tidak mampu mencukupi konsumsi dalam negeri sehingga membuat kita juga menjadi negara pengimpor minyak. Disini yang menjadi masalah, ketika harga minyak dunia melambung,kita sebagai importir pasti membeli dengan harga yang mahal dengan daya beli masyarakat yang masih rapuh.

Untuk itulah negara turut campur dengan memberi subsidi sehingga disparitas daya beli dengan harga keekonomian tidak terlalu timpang. Namun, fenomenanya harin ini bergulir wacana pembatasan subsidi BBM, dimana bahan bakar tersebut masih digunakan di sebagian besar kehidupan masyarakat mulai dari rumah tangga sampai dengan pabrik dan transportasi. Jika dibatasi, maka pertanyaanya pembatasan seperti apa ?. Jika yang dimaksud adalah pembatasan subsidi terhadap warga yang sebenarnya mampu, tentunya tidak akan menjadi masalah. Namun, jika pembatasan dialamatkan pada wong cilik, ini sama saja dengan penyiksaan konstitusional via negara.

Alasan keterbatasan anggaran karena membludaknya konsumsi BBM sebenarnya bukanlah alasan. Mengapa negara ini ketika dalam kondisi kesulitan selalu mengorbankan rakyat untuk menyelesaikannya. Semisal, harga-harga dinaikkan karena anggaran kita defisit. Padahal, masih banyak sumber pemasukan lain yang bisa dibidik. Kita wajar bertanya, kenapa negara tidak menangkap para koruptor yang justru biang keladi bangkrutnya republik ini. Hasil korupsi milyaran sampai triliunan rupiah jika dikelola dengan baik oleh negara akan berimbas positif bagi anggaran. Pemerintah sebaiknya membaca keras-keras pasal kelima pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena sila itu bisa menggugat dan bertanya, kenapa ketika negara kehabisan uang, rakyat kecil yang menanggung dan ketika negara surplus para perampok negara yang menunggang ?

Adi Surya

Mahasiswa Fisip Unpad

Aktivis GMNI

Tapak Sejarah Gedung Indonesia Menggugat

2010-06-05T17:57:00.001+07:00

Tapak Sejarah Gedung Indonesia Menggugat

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah bangsanya. Bahkan tidak hanya menghormati, tetapi juga ikut melestarikannya. Peninggalan sejarah seperti bangunan-bangunan tempo dulu kebanyakan dipandang sebagai bagian dari masa lalu oleh kebanyakan generasi muda sekarang. Padahal, bangunan tersebut menjadi simbol yang menceritakan dan turut menentukan apa yang kita jalani hari ini. Mengetahui masa lalu sebenarnya turut menggali nilai-nilai perjuangan yang ditanamkan oleh pendahulu bangsa ini. Kita kebanyakan berkiblat ke negara lain, tetapi lupa akan rumahnya sendiri. Hal ini pula yang menimpa sebuah gedung bersejarah di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5,Bandung. Keberadaanya seakan terlupakan dalam gegap gempita geliat zaman. Paling, hanya mereka yang segelintir yang ingat dan tahu akan makna sebuah perjuangan dari dalam gedung ini.

John, seorang karyawan yang sehari-hari bekerja di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) mengisahkan bahwa nama gedung itu diambil dari judul pidato pembelaan Soekarno yang ia bacakan sendiri di salah satu ruang di gedung ini pada saat sidang pengadilan kasus politiknya pada tahun 1930. Bangunan ini diberi nama Gedung Indonesia Menggugat pada tahun 2005 oleh almarhum H.C. Mashudi, setelah menjalani renovasi fisik. Gedung Indonesia Menggugat Bandung kemudian diresmikan sebagai ruang publik pada 18 Juni 2007 oleh Pemda Propinsi Jawa Barat. Gedung ini sebelumnya merupakan gedung pengadilan kolonial Belanda. Pada 29 Desember 1929, Soekarno dan beberapa koleganya dari PNI, yaitu Raden Gatot Mangkoepradja, Maskoen, dan Soepriadinata, ditangkap polisi Belanda, dan diinapkan semalam di penjara Margangsan di Yogya, sebelum dipindahkan ke sebuah sel sempit di penjara Banceuy Bandung pada keesokan harinya. Di dalam penjara yang kotor dan bau inilah Soekarno menyusun pidato pembelaan yang bersejarah itu.

Memang menurut sejarahnya, Gedung Landraad yang dibangun 1907 oleh Wolf Schoemaker ini diubah menjadi Pengadilan Hindia Belanda tahun 1917. Soekarno adalah salah satu murid Wolf Schoemaker. Dia juga ikut membantu dalam pembangunan gedung yang justru menjadi tempat pengadilan atas dirinya sendiri. Memang tidak banyak orang yang tahu akan sejarah gedung ini. Bahkan orang-orang Bandung pun banyak yang hanya melewati jalan tersebut tanpa rasa ingin tahu tentang gedung yang berbentuk huruf V ini.

Karyawan lain yang bernama John mengaku sudah bekerja selama sebulan bergabung dengan teman-teman lain untuk mengelola GIM. Pada awalnya, dia beserta teman-teman teaternya sering menggunakan gedung ini untuk mengaktualisasikan minat dan bakat mereka di bidang seni. Beliau juga menceritakan ketika kita memasuki pintu depan, sebelah kanan adalah ruang pengadilan tempat Bung Karno dengan gagah berani menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal itu, “indonesia Menggugat”. Kini ruangan itu masih menyimpan meja dan kursi hakim, beberapa foto-foto bersejarah tentang masa-masa tersebut. Sementara di sebelah kiri pintu depan, John mengatakan bahwa ruang tersebut sekarang menjadi ruang tamu. Hal ini karena gedung GIM banyak dipergunakan oleh kalangan seniman, budayawan, pegiat diskusi publik dan berbagai jenis acara-acara yang mengundang partisipasi publik. Untuk itu, perlu ruangan tersendiri untuk tamu-tamu yang diundang, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum tampil.

Selain itu, setiap dinding gedung ini menampilkan foto-foto berserta rentetan peristiwa bersejarah pada masa itu. Kebanyakan tentang peran Bung Karno yang dikisahkan. Ruangan lainnya adalah ruang perpustakaan. Namun, melihat kondisinya yang hanya menyimpan sedikit buku-buku, perpustakaan ini tampak bukan seperti perpustakaan sejarah. John juga mengakui bahwa kebanyakan buku-buku yang ada di perpustakaan ini disumbangkan oleh orang-orang yang menggunakan gedung dan masyarakat yang ingin menyumbang. Misalnya, ketika ada acara bedah buku di GIM, buku yang dibedah disumbangkan ke perpustakaan ini. “Kedepannya, perpustakaan ini akan coba dilengkapi dengan koleksi-koleksi yang lebih lengkap lagi” terangnya.

Di sebelah ruangan perpustakaan, terdapat ruang seminar yang cukup luas. Ruang inilah yang banyak digunakan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengadakan acara. John menuturkan “gedung ini banyak digunakan kelompok seni,budaya dan akademisi. Yang rutin membuat acara di GIM adalah anak-anak teater yang memanfaatkan fasilitas ini untuk berlatih dan tampil. Saat ini fungsi GIM lebih banyak sebagai ruang publik dibandingkan tempat wisata sejarah. Hal ini terlihat dari minimnya kunjungan wisatawan lokal untuk mengenal lebih jauh tentang gedung bersejarah ini. Saat ditanya berapa rata-rata pengunjung harian gedung ini, John menjawab sekitar lima hingga tujuh orang. Tentunya hal ini membuat kita miris. Sejarah sepertinya hanya milik kaum tua. Padahal untuk mengerti masa depan, generasi muda harus paham akan sejarah bangsanya.

Kini GIM memang diperuntukkan sebagai tempat pameran, pementasan, diskusi dan debat umum, yang kesemuanya mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk menyuarakan kepedulian dan keprihatinan yang berkembang. Sebagai ruang publik, GIM mencoba menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari segala lapisan tanpa memandang strata untuk berdialog dan mengutarakan apa yang dipikirakannya. Ke depannya, gedung bersejarah tidak harus memakai paradigma “defensif” yang lebih menunggu kunjungan. Melainkan memainkan ciri yang “offensif” dimana gedung ini diperkenalkan mulai dari sekolah dasar dengan bekerja sama dengan pihak sekolah. Kegiatan bisa dimulai dengan membuat kunjungan sampai membuat tugas sekolah yang berkaitan dengan gedung ini.

Bung Karno pernah berujar “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Ironisnya, kini dia yang ditinggalkan oleh generasi muda yang menikmati hasil perjuanganya. Gedung ini mengajak kita untuk berani menggugat pada segala sifat penjajahan. Apakah kita sudah benar-benar merdeka?.Kalau begitu, jangan pernah takut menggugat.

Adi Surya

Mahasiswa Fisip Unpad

Aktivis GMNI Sumedang

Matinya Politik Pencitraan

2010-05-27T01:00:00.001+07:00

Matinya Politik Pencitraan

Seorang filsuf berkebangsaan Jerman Friedrich Nietzhe pernah berucap “Tuhan telah mati”. Kini dalam nada yang hampir sama, Anas Urbaningrum yang naik ke podium dan mengucap “pencitraan telah mati”. Anas memang tidak mengucapkan itu secara verbal, namun secara tersirat, “sang pangeran biru” itu pastinya tidak akan menyangkalnya. Pencitraan disini adalah pola kampanye yang hanya mengandalkan kampanye udara tanpa pernah menjejakkan kaki ke tanah. Kemenangan Anas, sekaligus membuktikan bahwa suara arus bawah tidak goyah dikepung oleh iklan-iklan politik. Rival terberatnya adalah Marzuki Ali, senior dan sekaligus ketua DPR. Namun, sekali lagi, faktor senioritas juga tidak mampu membendung laju kemenangan Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum (AU), dalam putaran kedua pemilihan ketum Partai Demokrat ini, berhasil mengumpulkan 280 suara.
Sedang Marzuki Alie (MA) meraih 248 suara.

Ada beberapa faktor yang bisa kita nilai sebagai kunci kemenangan Anas. Pertama, Anas sudah membuat investasi politik sejak dini di tubuh partai. Posisi yang dijabatnya sebagai Ketua DPP Bidang Politik,membuat interaksi politik dengan arus bawah sebagai pemilik mandat suara lebih terjaga. Dengan posisinya di DPP itu pula, Anas memainkan negosisasi dan bargain politik dengan proses politik arus bawah di DPC-DPC. Interaksi yang intens membuat hubungan emosional dan iman politik tersampaikan dengan baik. Kedua, Karakter pribadi yang santun, cerdas dan berwibawa. Anas tahu betul bahwa karakter pribadinya sangat cocok dengan positioning Partai Demokrat yang juga selaras dengan karakter pribadinya. Proses pelembagaan nilai-nilai yang dimiliki partai membuat kader-kader demokrat yang mempunyai hak suara dalam kongres dibuat nyaman dengan sosok Anas.

Ketiga, pengalaman politik sejak dini. Guru terbaik adalah pengalaman. Anas sebenarnya bukan anak kemarin sore dalam panggung perpolitikan tanah air. Karirnya sejak menjadi aktivis HMI sampai kemudian menjadi ketua fraksi demokrat di Senayan tergolong cukup mulus untuk usia yang masih muda. Ini adalah rajutan track record yang tidak bisa disangkal sebagai sebuah prestasi politik yang brillian. Ibarat kita membeli barang elektronik dengan rumusnya “harga tidak pernah bohong”, begitu pula dalam melihat kualitas pemimpin, diktumnya berbunyi “track record tidak bakal bohong”. Dalam usianya yang masih 41 tahun, dengan jabatan sebagai ketua partai terbesar di Indonesia, menunjukkan siapa sebenarnya beliau.

Keempat, dukungan SBY. Walau tidak tersurat, SBY sedang memainkan politik tebar jala. Artinya, siapapun ketuanya, yang menang tetap SBY. Menempatkan anaknya, Eddi Baskoro ke dalam kubu Andi Malaranggeng adalah satu sisi. Sisi lain, pada saat menjelang putaran kedua, kita sebenarnya bisa mencerna bahasa politik SBY dalam pidato singkatnya agar pemilihan dilakukan demokratis dan tidak ada tekanan. Demokratis dan tanpa tekanan adalah simbol kedaulatan rakyat, yang juga berarti suara pemilih tidak tunduk pada kekuatan politik tertentu dan hanya berdaulat pada sang pemilik suara. Pada saat itu, suara AM yang hendak diperebutkan, dan sesuai dengan pidato SBY, suara AM akhirnya punya otonomi atas hak politiknya masing-masing. Padahal AM sudah mengumumkan pelimpahan dukunganya pada Marzuki Ali. Pelimpahan dukungan akhirnya tidak bulat, karena hampir setengah lebih suara AM pindah ke kubu Anas. Menurut penulis, SBY sengaja bersikap netral dan cenderung membiarkan tiga kandidat bertarung habis-habisan sejak awal. Sambil menunggu dan melihat kandidat yang paling berpeluang menang. SBY tidak ingin berhadapan dengan konflik jika mendukung terang-terangan salah satu calon. Kalaupun ada beberapa sinyal, itupun tidak bisa di-judge oleh pihak yang kalah sebagai dukungan SBY. Terlihat disini bagaimana SBY juga bermain cantik mengamankan posisinya. Hal ini pula yang dianggap sebagai faktor penentuan kalahnya Marzuki. Posisi Marzuki sebagai ketua DPR mungkin terlalu sulit untuk dikendalikan SBY sehingga kemudian memberi sinyal halus mendukung Anas.

Terlepas dari faktor kekalahan Marzuki Ali, ada hal yang menarik dari kongres demokrat kemarin, yakni matinya iklan politik. Beberapa analisis kemenangan Anas, berbanding terbalik dengan tersingkirnya Andi di putaran pertama, banyak pertanyaan kenapa Andi dengan Ibas sebagai simbol Cikeas, bisa kalah ?. Restu Cikeas kepada Andi dengan representasi Ibas adalah klaim. Tidak pernah ada tanda-tanda Cikeas mendukung Andi. Penempatan Ibas di kubu Andi bisa dibaca sebagai kebebasan Ibas dalam memilih calon pemimpin atau bisa juga dibaca sebagai strategi politik SBY untuk sekedar menebar pengaruh . Karena rumus politik SBY adalah siapapun yang menang, pemenang sejati adalah SBY,maka penempatan Ibas tidak terlalu menjadi perhitungan politik yang bisa menggoyahkan kewibawaan Cikeas jika Andi kalah. Rumus politik SBY terbukti dengan posisinya sebagai ketua dewan pembina sekaligus menjadi ketua majelis tinggi partai yang memiliki kewenangan yang sangat superpower. Kewenangan tersebut antara lain menentukan formatur pembentukan kabinet Anas sampai pengambilan keputusan strategis partai,pembentukan koalisi dan penentuan calon presiden dan wakil presiden. Jika dilihat dari kewenangan majelis tinggi tersebut, maka fungsi ketua umum hanyalah sebagai pembawa obor. Yang terang bersinar tetap SBY.

Selain itu, Andi jarang menjalin interaksi politik di akar rumput. Posisinya sebagai juru bicara presiden dan menteri pemuda dan olah raga tentunya bukan pintu yang tepat untuk membangun relasi politik dengan DPC-DPC. Akhirnya, iklan politik menjadi senjata pamungkas menutupi kelemahan itu. Namun, Andi lupa bahwa kampanye udara saja tidaklah cukup. Kampanye darat untuk pemilih sekelas partai masih sangat menentukan. Inti pencitraan dalam ajang politik seringkali dan kebanyakan adalah membangun kesadaran palsu bagi khalayak yang menjadikan sosok yang dimunculkan nampak sempurna. Hal itu mungkin bisa dikenakan pada khalayak yang memiliki kesadaran pasif namun tidak bagi khalayak aktif seperti anggota internal partai. Menurut Jean Baudrillard, filsuf dan pakar komunikasi Perancis, media merupakan agen simulasi (peniruan) yang mampu memproduksi kenyataan (realitas) buatan, bahkan tidak memiliki rujukan sama sekali dalam kehidupan kita. Teori Baudrillard masuk akal dihubungkan pada banyaknya iklan-iklan di televisi, radio, dan media cetak menampilkan tokoh-tokoh dengan bendera satu partai politik di belakangnya. Para tokoh politik memproduksi kenyataan buatan bermuatan politis agar mendapatkan dukungan di kongres. Proses dramatisasi ditunjukkan dengan mengangkat tema besar yang sensitif dan populer di hadapan pemilih.

Demokrat membuktikan iklan politik bukan rumus sakti menghasilkan pemimpin. Politik hati yang dibangun jauh-jauh hari masih ada dalam kongres kemarin. Kekalahan Andii itu menguatkan pendapat, jika ingin berhasil di dunia politik maka tidak cukup dengan upaya pencitraan saja. Setiap calon harus turun ke daerah, mendatangi konstituennya, berdialog dan menanam persepsi yang sama tentang visi dan misi partai. Andi lupa yang dihadapinya bukan segerombolan massa rakyat yang mudah tertipu dan terombang-ambing oleh iklan dan spanduk siapa yang paling banyak. Itu semua karena Andi lupa, dan sekali lagi lupa bahwa dia ”menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk”.

Adi Surya

Mantan Ketua DPC GMNI Sumedang 2007-2009

Menempuh Studi Di Fisip Unpad

Tarawangsa Dari Bumi Rancakalong

2010-05-09T12:40:00.001+07:00

Tarawangsa Dari Bumi Rancakalong

Konon dahulu kala, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang ditimpa musibah yang membuat warganya panik luar biasa. Sebab musabab kepanikan tersebut karena hilangnya butiran padi dari dalam kulitnya. Padi yang ditanam tumbuh, tetapi tidak berisi. Akibatnya, masyarakat mengalami kekurangan pangan, kelaparan dan berbagai jenis penyakit. Hingga tiba kemudian para tokoh desa berembuk dengan satu tujuan yakni bagaimana dan dimana mendapatkan bibit padi. Pada masa itu, Mataram dikenal sebagai lumbungnya bibit padi. Oleh karena itu, berangkatlah para utusan dari Desa Rancakalong menemui Ratu Mataram. Setelah mendapat bibit padi, diperjalanan para utusan dihadang begal (perampok), maka untuk membawa bibit padi tersebut, Embah Jatikusumah menciptakan dua buah alat musik yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk membawa benih padi dengan cara memasukannya ke dalam lubang resonator yang terdapat pada bagian belakang alat tersebut. Alat musik tersebut di beri nama Jentreng dan Tarawangsa.

Tarawangsa memiliki dua pengertian. Pertama, sebagai alat musik gesek yang memiliki dua dawai yang terbuat dari kawat baja atau besi. Kedua, merupakan nama dari salah satu jenis musik tradisional Sunda. Tarawangsa merupakan sebuah ensambel kecil yang terdiri dari sebuah tarawangsa dan sebuah alat petik tujuh dawai yang menyerupai kacapi, yang disebut jentreng.Tarawangsa punya dua kawat sebagai perlambang Sang Pencipta selalu menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Sedangkan jentreng berdawai tujuh. Bila seluruh digabung jumlahnya sembilan sama dengan jumlah wali penyebar Islam di tanah Jawa.

Sampai saat ini, kedua alat kesenian tersebut dijadikan simbol ucapan syukur kepada sang gaib atas keberhasilan utusan membawa bibit padi tersebut. Masyarakat rancakalong memainkan kedua alam musik tersebut disertai tarian,sesajen untuk menghormati dewi kesuburan, Dewi Sri (Nyi Pohaci). Jadi Nyi Pohaci adalah berkah hidup masyarakat Sunda. Dari kematiannya tumbuh kehidupan yang membawa berkah pada umat manusia. Tanpa Nyi Pohaci, masyarakat Sunda tidak memperoleh sumber kehidupannya. Itulah sebabnya masyarakat Sunda di zaman pertaniannya, amat menghormati Nyi Pohaci. Agar sang dewi tetap ada dan menjaga kesuburan dan kehidupan masyarakat Rancakalong dalam setiap panen padi melakukan ritual ngalaksa,yakni ungkapan rasa syukur pada Yang Maha Esa atas hasil panen yang telah diperoleh. Dalam upacara tersebut digelar kesenian tarawangsa sebagai media penghubung antara alam mahkluk halus dengan alam manusia. Musik ritual tarawangsa mengantarkan masyarakat pendukungnya (orang-orang yang menari) pada keadaan alam bawah sadar hingga trance (tak sadarkan diri).

Musik yang dialunkan seakan membawa penari ke dalam ruang sakral yang tidak kasat mata. Keyakinan bahwa sesembahan mereka telah diterima oleh sang gaib ketiak panri-penari sudah bersatu dengan ruh yang tampak dari fenomena tak sadarkan diri. Penghormatan akan konsep ruh tidak dapat kita lepaskan dari kepercayaan animisme yang sampai sekarang masih dianut di berbagai daerah. Kepercayaan animisme (dari bahasa Latin anima atau "roh") adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Kepercayaan animisme mempercayai bahawa setiap benda di Bumi ini, (seperti kawasan tertentu, gua, pokok atau batu besar), mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan seharian mereka.Masyarakat Rancakalong menganggap ruh/gaib dengan dunia manusia merupakan satu kesatuan dalam irama kosmik yang teratur.

Dalam masyarakat sunda, praktik-praktik sinkretis dan mistik memang masih mewarnai kehidupan masyarakatnya. Kehidupan suku sunda ditujukan untuk memelihara keseimbangan alam semesta. Keseimbangan magis dipertahankan dengan upacara adat. Sedangkan keseimbangan sosial dipelihara melalui saling memberi (gotong royong). Sehubungan dengan hal itu pula bahwa orang Sunda menganggap bahwa dunia ini dipandang sebagai kesatuan kosmis yang artinya setiap unsur yang ada di dunia ini saling berhubungan. Oleh sebab itu pada masyarakat Sunda hal-hal yang religius selalu bertalian dengan upacara-upacara ritual (dengan hal-hal yang bersifat suci) atau berhubungan dengan super natural (hal-hal yang di luar kemampuan akal pikiran manusia). Karena itulah banyak sekali pamali, cadu, buyut, ialah larangan-Iarangan yang diwariskan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, yang bila dilanggar tidak hanya membawa akibat bahkan malapetaka bagi pelanggarnya, tetapi bagi seluruh masyarakat dimana ia tinggal (Hidding: 1935).

Pemain Tarawangsa hanya terdiri dari dua orang, yaitu satu orang pemain Tarawangsa dan satu orang pemain Jentreng. Semua pemain Tarawangsa terdiri dari laki-laki, dengan usia rata-rata 35 – 60 tahunan. Mereka semuanya adalah petani, dan biasanya disajikan berkaitan dengan upacara padi, misalnya dalam ngalaksa, yang berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya ini biasanya melibatkan para penari yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka menari secara teratur. Mula-mula Saehu/Saman (laki-laki), disusul para penari perempuan. Mereka bertugas ngalungsurkeun (menurunkan) Dewi Sri dan para leluhur. Kemudian hadirin yang ada di sekitar tempat pertunjukan juga ikut menari. Musik ritual dan tarian yang disesuaikan dengan alunan musik menjadi media penghubung untuk menghadirkan sang gaib dalam upacara itu.

Dalam makalahnya tentang kesenian Tarawangsa, Aji Permana menggambarkan bahwa musik ritual dihubungkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan upacara keagamaan atau kepercayaan yang diyakini oleh sekelompok orang atau masyarakat dalam rangka penyembahan dan penghormatan terhadap yang gaib. Dalam hal ini musik digunakan sebagai media transceiver menuju alam yang dihuni oleh makhluk halus. Adanya ruang sakral (suci, keramat) yang dibentuk oleh keyakinan yang dianut masyarakat, dan dengan musik manusia mengalami keterbukaan rohani melakukan penyesuaian dengan alam. Van Peursen dalam Strategi Kebudayaan menyebutnya sebagai manusia yang transcendental (berdasarkan kerohanian), artinya manusia tidak terkurung (imanen) pada kehidupan dirinya, melainkan luruh terhadap kehendak alam. Pada dasarnya musik sakral untuk prosesi ritus dipengaruhi oleh keyakinan yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Musik sakral dapat digunakan sesuai dengan keinginan masyarakatnya, salah satunya musik yang dianggap keramat dapat digunakan untuk pengusir ruh jahat yang dapat memudarkan keteraturan yang sudah dijalin antara alam manusia dan alam gaib atau antara manusia dengan alam semesta. Selain sebagai media upacara syukur terhadap hasil bumi, keselamatan, dsb, musik ritual yang dinggap keramat itu dapat menimbulkan ketentraman batin yang meyakininya. Esensinya musik ritual yang sakral mempengaruhi emosi manusia, hingga menimbulkan kehalusan budi yang mendengarkannya.

Ritual dari bumi Rancakalong membawa pesan-pesan dalam hubungan manusia dengan alam. Penghormatan kepada sesatu yang gaib menyiratkan pesan bahwa ada keseimbangan alam semesta harus dijaga. Ucapan syukur atas hasil panen menggambarkan,kita sebagai mahluk hidup tidak boleh lupa akan kehadiran Yang Maha Esa dalam setiap apa yang kita peroleh. Manifestasi ucapan syukur memang tergantung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan masyarakat Rancakalong bukanlah orang-orang yang lupa akan bersyukur,bukanlah manusia-manusia yang antroposentis atau menganut paham cartesian yang menempatkan manusia (akal) di atas segala-galanya.

Adi Surya

Penikmat Budaya

Bergiat Di GMNI Sumedang

Menyelami Pikiran-Pikiran Schopenhauer

2010-05-06T16:13:00.001+07:00

Menyelami Pikiran-Pikiran Schopenhauer

Siapa Schopenhauer? Diantara jejeran filsuf-filsuf besar yang sering dijiplak pikiran-pikirannya oleh kita, Dia (SC), seringkali terlupakan, padahal salah satu ciri filsafatnya adalah keberanian menguak sisi gelap manusia. Ia menyerang filsafat Hegel yang dinilainya abstrak. Namun,siapapun yang membenci Hegel, tidak akan pernah membencinya 100 %, termasuk Karl Marx. Upaya Hegel dalam mencari kebenaran dipuji Schopenhouer dengan berujar “ hidup teramat pendek,tapi kebenaran berlaku lama dan berumur panjang,oleh sebab itu mari kita bicara kebenaran”. Walaupun bersama dengan Marx memuji Hegel, namun jangan kira dia akan sependapat dengan Marx soal materalisme. Ia tidak behenti bertanya “bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa jiwa adalah materi,kalau kita mengetahui materi melalui jiwa,melalui diri kita sendiri ?.Jika kita membayangkan bahwa kita berpikir materi,maka kita sesungguhnya berpikir hanya tentang subjek yang mempersepsi materi. Mata yang melihatnya,tangan yang merasakannya,pemahaman yang mengetahuinya. Jadi disitu tampak ada prinsip pengulangan yang tanpa akhir,karena secara tiba-tiba mata rantai yang berakhir tampak menjadi titik awal kembali ...Aku menyukai blak-blakanya sekaligus ngeri melihat keradikalan pikirannya..

Oleh karena itu dia menganjurkan kita mulai berfilsafat dari dalam diri, bukan dari objek luar (materi). Kita tidak pernah bisa sampai pada hakikat benda-benda dari ketiadaan.Semakin kita menyelidikinya,semakin kita sadar bahwa kita mungkin mencapai sesuatu pun selain citra-citra dan nama-nama.Kita seperti manusia yang berputar-putar mengelilingi sebuah benteng untuk mencari jalan keluar.Namun,karena pintu itu tidak ditemukan,maka kita lalu mebuat sketsa pada bagian mukanya.Oleh karena itu mari kita masuk saja ke dalam.Kalau kita mampu menemukan hakikat jiwa kita sendiri,kita mungkin akan mempunyai kunci untuk membuka pintu dunia luar.

Diluar sana, para filsuf sepertinya semua sepakat bahwa manusia adalah makhluk berakal (animal rationale). Sedangkan Schopenhouer mengkritik anggapan tersebut. Dia bernagggapan, intelek itu hanya bagian permukaan dari jiwa. Dibawah intelek terdapat kehendak yang tidak sadar, suatu daya atau kekuatan hidup yang abadi,suatu kehendak dari keinginan kuat. Intelek memang mengendalikan kehendak, tetapi hanya sebagai pembantu yang mengantar tuannya. Hubungan antara intelek dan kehendak digambarkan seperti “kehendak adalah orang kuat yang buta menggendong orang lumpuh yang melek”.Kita tidak menginginkan sebuah benda karena ada alasan rasionalnya,melainkan kita mempunyai alasan yang bisa dibuat rasional karena kita menginginkannya. Untuk kemenangan yang kita raih selalu kita ingat,tetapi untuk kegagalan-kegagaln yang kita terima,dengan segera kita coba lupakan.Pendek kata,intelek adalah alat keinginan dan jika intelek menggantkan keinginan,maka yang terjadi adalah kebingungan.

Manusia sepertinya saja ditarik dari luar dirinya, padahal sebenarnya didorong dari dalam. Aktivitas seksual,makan,belanja,ngopi berasal dari kehendak yang setengah sadar untuk melakukan aktivitas itu. Kita didorong oleh apa yang kita rasakan. Kita mengira dibimbing oleh apa yang kita lihat, padahal didorong oelh apa yang kita rasakan.Pendek kata,kehendak adalah hakikat manusia. Kehendak tentu saja adalah kehendak untk hidup. Sedangkan musuh abadi kehendak adalah kematian.Akan tetapi bisakah kehendak mengalahkan kematian ?

Schopenhouer menjawab bisa!. Melalui apa ? Ya melalui reproduksi. Setiap organisme dewasa segera mengorbankan dirinya untuk menjalankan tugas reproduksi,mulai dari laba-laba jantan yang dimangsa oleh betinanya agar bisa berkembangbiak,tawon yang bekerja keras mengumpulkan makanan untuk anak-anak yang tidak akan pernah dilihatnya,sampai manusia yang bekerja banting tulang untuk memberi makan dan pakaian pada ank-anaknya. Reproduksi adalah tujuan utama, karena hanya dengan cara itu kematian dapat dikalahkan.

Hukum daya tarik seksual adalah bahwa pemilihan pasangan hidup sebagain besar ditentukan oleh kecocokan di antara orang-orang yang berpasangan untuk beranak pinak. Setiap orang mencari pasangan yang kira-kira bakal menetralisir segala kekuranganya.Seorang pria yang secara fisik lemah,akan mencari perempuan yang lebih kuat. Dalam banyak kasus,jatuh cinta bukanlah masalah hubungan timbal balik antara dua manusia. Masalah pokoknya adalah adanya keinginan untuk memiliki apa yang tidakmereka punyai. Schopenhouer juga menulis “sesungguhnya tidak ada perkawinan yang mendatangkan petaka,kecuali karena perkawinan karena cinta. Alasanya jelas, tujuan utama perkawinan adalah perpanjangan spesies dan bukan kesenangan individu. Ia yang kawin karena cinta pasti hidup menderita demikian bunyi pepatah Spanyol. Akan tetapi seorang gadis yang kawin karena cinta dan menentang saran orang tuanya perlu kita kagumi. Karena si gadis lebih menyukai apa yang menurutnya sangat penting dan bertindak menurut semangat alam,sedangkan orang tua hanya bertindak menurut semangat egoisme individualnya. Cinta adalah eugenika yang terbaik.

Selanjutnya Ia mengatakan “jika dunia adalah perwudan kehendak, maka dunia adalah dunia penderitaan”. Alasanya,kehendak mengisyaratkan keinginan dan apa yang diinginkan selalu lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang diperoleh.. “seperti sedekah yang diberikan kepada seorang pengemis,agar ia bisa bertahan hidup hari ini,dan melanjutkan penderitaanya esok hari.Sepanjang kesdaran kita penuh dengan kehendak,sepanjang kita terperangkap oleh keinginan-keinginan kita,sepanjang kita tundak pada kehendak kita,maka kita tidak akan mempunyai kebahagiaan. Sama seperti Buddha yang bilang bahwa penderitaan bersumber dari keinginan.

Agar hidup bahagia, hiduplah seperti anak-anak. Anak-anak mengira bahwa kehendak dan usaha merupakan kenikmatan.Mereka belum menemukan keserakahan dari keinginan dan kurangnya pemenuhan kebutuhan dan mereka belum merasakan sakitnya kekalahan.Akan tetapi apa boleh buat,hidup memang penderitaan,karena kita tidak bisa menjadikan diri kita anak-anak kembali. Kegilaan adalah salah satu cara untuk menghindari penderitaan.Kegilaan adalah tabungan yang retak dalam untaian kesadaran.Tempat perlindungan terakhir adalah bunuh diri. Namun tindakah bunuh diri adalah sia-sia dan tindakan yang bodoh, karena kehidupan tidak dipengaruhi olehnya. Apalagi dalam setiap kematian, terdapat beribu-ribu kelahiran. Jadi bunuh diri hanyalah kemenangan individual belaka.

Scopenhouer menjelaskan untuk memperoleh kebijaksanaan hidup lewat berfilsafat. Filsafat pada akhirnya memurnikan kehendak. Akan tetapi befilsafat bukan hanya copy paste pikiran para filsuf, melainkan dimengerti sebagai pengalaman dan pemikiran. Banyak sekali sarjana mengambil alih secara paksa pikiran-pikiran orang lain. Sangatlah berbahaya membaca suatu masalah sebelum kita sendiri memikirkannya. Ketika kita membaca,orang lain berpikir untuk kita.Demikianlah jika seseorang menghabiskan waktunya untuk membaca,lambat laun dia akan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Saran pertama, hiduplah sebelum membaca buku-buku, dan kedua, bacalah teks sebelum membaca komentarnya.Satu karya jenius lebih baik daripada seribu komentar.

Selain itu dia juga memberi kita saran untuk menjadi jenius, menyukai seni khususnya seni musik dan kembali ke jalan agama sebagai cara untuk mencapai kebijaksanaan hidup melawan kehendak yang tidak terdamaikan. Kebijaksanaan sejati adalah Nirwana, mengurangi sesedikit mungkin keinginan dan kehendak. Inilah sebuah pikiran-pikiran yang harus kita maknai dan bukan mengadopsi mentah-mentah. Harus juga diingat, pikiran filsuf dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya.Tulisan ini hanyalah sebah ringkasan pemikiran seseorang. Dan butuh berdialog secara kritis terhadap pemikiran seperti ini agar bisa secara jernih menemukan apa yang dimaksud sang pemikir.Bagaimana menurut anda tentang pemikiran Schopenhouer di atas ?

Salam

Adi Surya

Sumber : Abidin,Zainal, 2003 , Filsafat Manusia,Bandung : PT.Remaja Rosdakarya

Siapa Terdidik, Akan Menang

2010-05-06T02:28:00.003+07:00

Siapa Terdidik, Akan Menang

Semua yang ditanya apakah pendidikan memegang posisi yang sangat penting dalam memajukan sebuah negara akan menganggukkan kepala. Namun, saat berbicara tentang aksi menjadikan pendidikan sebagai sarana mencetak sumberdaya manusia yang memiliki ruh kompetisi,belum tentu semua akan mendukungnya. India punya Bangalore dimana wilayah itu juga disebut “Silicon Valley” tempat berkumpul ribuan perusahan teknologi informasi dunia. Bangalore menyediakan kwalitas manusia yang sangat siap dengan apa yang sedang dan akan terjadi dalam arus besar perobahan peradaban. Kelebihan India dari kawasan lain adalah kualitas pendidikannya yang luar biasa. Keberuntungan mewarisi tradisi penjajah bangsa Inggris, membuat pendidikan menjadi nyawa pembangunan India. Cerita dari Bangalore di atas seharusnya menampar kedua pipi kita bahwasanya kita masih jauh tertinggal dari negara-negara Asia lainnya. Apakah setelah itu kita sadar atau tidak ?. Ini berada dalam wilayah komitmen semua pihak.

Di era globalisasi ini, invetasi modal finansial juga harus disertai dengan investasi sumber daya manusia. Mesin atau teknologi yang diimport dari luar, tidak akan bisa dijalankan oleh tenaga lokal ketika tidak ada satupun anak negeri yang bisa mengoperasikannya. Sumber daya alam yang terserak tidak akan bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, saat kita masih memakai tangan asing yang hanya peduli pada profit semata. Investasi finansial ada di wilayah penguatan ekonomi, sedangkan kualitas manusia ada dalam wilayah pendidikan. Ternyata kita masih berjalan separuh arena, kita belum bulat dalam bentuk, belum seirama dalam alunan. Indikasinya, sejak merdeka, baru beberapa tahun yang lalu politik anggaran berpihak pada pendidikan sebesar 20 persen. Itupun diduga tidak penuh karena dibebankan dengan gaji pendidik. Indikasi lainnya, adalah gejala bagaimana cara melakukan evaluasi belajar yang bermutu. Contohnya adalah Ujian Nasional (UN) tidak pernah sepi dari pro kontra. Lantas bagaimana kita melaksanakan amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD, mencerdaskan kehidupan bangsa ?

Matra pendidikan kita baiknya fokus pada bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap. Selama ini kita masih berada dalam wilayah pengetahuan. Padahal, saat batas negara semakin menipis, persaingan semakin ketat, maka keterampilan dan sikap layak untuk kita kembangkan. Dengan modal pengetahuan, memiliki keterampilan yang didukung oleh sikap yang positif tentunya tidak akan membuat kita menjadi bangsa kuli atau kuli diantara bangsa-bangsa. Guru Besar Universitas Waseda Jepang, Profesor Kinosita menyarankan bahwa yang diperlukan di Indonesia adalah pendidikan dasar dan bukan pendidikan yang canggih. Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknnya bertumpu pada empat pilar yaitu learning to know, learning to do, leraning to be dan learning live together yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal dan menghayal. Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya “benar-benar” dibebaskan dari segala beban biaya. Dikatakan “benar-benar” karena selama ini wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah tidaklah gratis. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya,barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.

Investasi pada awalnya memang memerlukan pengeluaran,namun investasi pendidikan tidak akan pernah merugikan. Disamping itu ada hal yang tidak tampak namun penting yakni good will dari semua pihak khususnya penyelenggara negara. Karena pemerintah punya potensi melenceng, maka juga butuh elemen kontrol sosial yang juga kuat. Semua punya hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan peran. Namun yang tetap harus diingat, pendidikan gratis maupun yang murah dan berkualitas adalah harga mati bagi bangsa yang ingin jadi tuan dinegeri sendiri, bukan bangsa kuli, budak diantara bangsa-bangsa.

Adi Surya

Mahasiswa Fisip Unpad

Aktivis GMNI

Penggusuran (Tidak ) Dengan Hati

2010-04-24T08:10:00.001+07:00

Louis Althusser pernah mengatakan tentang Represif State Aparatus (RSA) yang menggambarkan aparat negara yang menggunakan tindakan-tindakan represif demi kepentingan bangsa. Fenomena RSA ini di Indonesia tampak sejak zaman orde baru dimana militer memonopoli tafsir tentang tindakan represif bagi penentang pancasila dan pengganggu pembangunan. Nyatanya, tindakan represif ini tidak hilang walaupun militer telah kembali ke barak. Nilai-nilai kekerasan mendapat pewarisnya dalam jubah-jubah yang lain. Hari ini kita bisa melihat itu pada tubuh Satpol PP. Tindakan represif yang mereka gunakan selalu dialaskan dengan masyararat yang tidak mau ditertibkan. Sejenak kita pantas menggantung tanya, dimana kedudukan rakyat dalam negara demokrasi yang disepakati bersama ?

Rakyat sebenarnya bukan tidak mau tertib. Maraknya bangunan dan aktivitas liar yang melanggar izin tumbuh subur karena bukan keinginan mereka. Semisal, tanah disewakan kepada penduduk untuk beraktivitas (tempat tinggal atau tempat berdagang) tanpa pernah diberitahu resiko bahwa lahan tersebut merupakan milik negara yang tidak boleh dipakai sesuka hati. Kedua, masyarakat kecil dijebak oleh oknum-oknum. Masyarakat seolah-olah dibiarkan membangun bangunan di lahan milik privat/negara dengan membayar uang sewa. Ketiga, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat oleh negara. Padahal dalam konstitusi, jelas tercantum tugas negara adalah melindungi segenap rakyat Indonesia. Sehingga, ketika ada pemberitahuan bahwa tanah tempat mereka akan digusur, muncul protes yang selalu dipadamkan dengan filosofi “pangkas rumput liar”.

Dalam Undang-undang nomor 33 disebutkan bahwa tanah, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bunyi undang-undang tersebut terasa hambar ketika dibenturkan dengan realita negara lebih suka menjual tanah pada asing dan pihak-pihak yang dianggap menguntungkan. Disini, tampak kedaulatan rakyat “dibunuh” dalam ruang demokrasi. Mereka hanya menjadi tuan saat pilkada dan kemudian menjadi orang asing di negeri sendiri. Jika pancasila kita bedah, dalam sila kedua jelas dikatakan, kemanusiaan dan adil dan beradab dan sila kelima mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, bangsa ini menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perikemanusiaan untuk setiap warga negara Indonesia.

Jadi, tampak kontras tindakan represif Satpol PP terhadap warga yang di sisi lain juga punya hak untuk hidup, mendapat tempat tinggal layak, berusaha dan menggunakan aset bangsa ini untuk kemakmurannya. Meskipun mereka dikatakan menyalahi izin, bukan berarti mereka juga diperlakukan tidak manusiawi. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi. Selain itu, peraturan jangan lantas membelenggu dan menindak tanpa solusi. Penggusuran harus dilakukan disertai solusi dengan prinsip partisipasi. Kenapa partisipasi penting, karena masyarakat juga berhak menentukan apa yang terbaik untuk kehidupannya.

Sudah waktunya aparatur negara memperlakukan rakyatnya sebagai tubuh-tubuh yang dewasa. Artinya, tidak lagi menindak seperti “mengusir binatang”, namun juga memenuhi tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Aparat yang menggunakan pendekatan partisipatif dan kekeluargaan akan membuat suasana menjadi dialogis. Rakyat jika diperlakukan kasar, maka akan dibalas dengan kasar. Rakyat jika perut dan rumahnya tidak diperhatikan negara, maka akan menyerobot tanah negara. Jika kita kembali ke akar masalah, pendirian bangunan tanpa izin hanya gejala, akarnya masalahnya adalah mari kita bertanya bagaimana pemerintah selama ini mengurus rakyatnya ?

Mencapai Indonesia Merdeka (Bung Karno)

2010-04-20T23:24:00.001+07:00

Sukarno

“Mentjapai Indonesia Merdeka"

Ringkasan "visi-misi" Bung Karno ini berdasarkan “Mencapai Indonesia Merdeka” dalam Ir. Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi (Djakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964), jilid pertama, cetakan ketiga, hlm. 257-324.Seperti diungkapkan di bagian awal karya ini, Sukarno menuliskannya di Pangalengan pada 30 Maret 1933. Pangalengan, suatu kota kecil pegunungan di sebelah selatan kota Bandung. “[S]ekembali ... dari ... tournée ... ke Jawa Tengah ... membangkitkan Rakyat sedjumlah 89.000 orang,” Sukarno “berpakansi beberapa hari [di sana] melepaskan kelelahan badan.” Ia sendiri menyebut karyanya ini “risalah”, juga “vlugschrift”, yang dua-duanya berarti karangan ringkas, brosur, pamflet.

Risalah ini ditujukan kepada “orang yang baru mendjejakkan kaki di gelanggang perjoangan”. Agar tidak “terlalu tebal” dan “terlalu mahal”, “hanya garis-garis besar sahaja” yang dikemukakan. “Mitsalnya fatsal ‘Di Seberang Jembatan Emas’ kurang jelas, sehingga akan dipaparkan lebih rinci dalam karya lain.

Di luar pengantar yang tanpa sub-judul, risalah ini terdiri dari 10 sub-judul:

1. Sebab-sebabnya Indonesia Tidak Merdeka

2. Dari Imperialisme-Tua ke Imperialisme-Modern

3. “Indonesia, Tanah Yang Mulya,

Tanah Kita Yang Kaya;

Disanalah kita Berada

Untuk Selama-lamanya” ...

4. “Di Timur Matahari Mulai Bercahaya,

Bangun dan Berdiri, Kawan Semua”...

5. Gunanya Ada Partai

6. Indonesia Merdeka Suatu Jembatan

7. Sana Mau ke Sana, Sini Mau ke Sini

8. Machtsvorming, Radikalisme, Massa-Aksi

9. Diseberangnya Jembatan Emas

10. Mencapai Indonesia-Merdeka!

1. Sebab-sebabnya Indonesia Tidak Merdeka

Risalah mulai dengan menolak tesis “Professor Veth” bahwa Indonesia “tidak pernah merdeka [...] dari zaman Hindu sampai sekarang [...] Indonesia senantiasa menjadi negeri jajahan: mula-mula jajahan Hindu, kemudian jajahan Belanda.” Namun sejarah menunjukkan yang sebaliknya: “[K]aum yang kuasa di dalam zaman Hindu itu [...] tidak terutama sekali kaum penjajah [...]. Mereka bukanlah kaum yang merebut kerajaan, tetapi mereka sendirilah yang mendirikan kerajaan di Indonesia! Mereka menyusun staat Indonesia, yang tahadinya tidak ada staat Indonesia!” Hubungan kerajaan Indonesia itu dengan Hindustan “bukanlah perhubungan kekuasaan, [...] tetapi ialah perhubungan peradaban, perhubungan cultuur.”

[...]

“Negeri Indonesia ketika itu merdeka, – tetapi penduduk Indonesia, Rakyat-jelata Indonesia, Marhaen Indonesia ... tidak pernah merdeka.” Namun begitulah nasib semua rakyat jelata di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Mereka “diperintah oleh raja-rajanya secara feodalisme: Mereka hanyalah menjadi perkakas sahaja dari raja-raja itu dengan segala bala-keningratannya ...”.

Karena itu sebab-sebabnya Indonesia dijajah, tidak merdeka, harus dicari dalam masa “[t]iga empat ratus tahun yang lalu, di dalam abad keenambelas ketujuhbelas ... ketika “feodalisme Eropah” surut dan diganti dengan “vroeg-kapitalisme”, kapitalisme tua, yaitu timbulnya kelas “pertukangan dan perdagangan, yang giat sekali berniaga di seluruh benua Eropa-Barat.” Kelas kapitalis ini semakin kuat sampai dapat mencapai “kedudukan kecakrawartian”, kuasa pemerintahan. Segera Eropa menjadi sempit bagi kapitalisme tua itu, sehingga “timbullah suatu nafsu, suatu stelsel” untuk menguasai “benua-benua lain, – terutama sekali di benua Timur, di benua Azia!” Itulah “imperialisme”.

Sementara itu “... masyarakat Indonesia khususnya, masyarakat Azia umumnya, pada waktu itu kebetulan sakit”, maksudnya “suatu masyarakat ‘in transformatie’ ..., yang sedang asyik ‘berganti bulu’: “[dari] feodalisme-kuno” atau “feodalisme Brahmanisme” ke “feodalisme-baru, feodalismenya ke-Islam-an, yang sedikit lebih demokratis ...”. Masa ‘berganti bulu” itu tercermin antara lain dalam “pertempuran antar Demak dan Majapahit, atau Banten dan Pajajaran”. Pertempuran-pertempuran itu “membikin badan masyarakat menjadi ‘demam’ dan menjadi ‘kurang-tenaga’, dan lambat-laun dikalahkan oleh kapitalisme-tua Eropa melalui nafsu imperialismenya.

2. Dari Imperialisme-Tua ke Imperialisme-Modern

“Tahukah pembaca bagaimana mekarnya imperialisme itu, ... dari imperialisme-kecil menjadi imperialisme raksasa [...,] dari imperialisme-tua menjadi imperialisme modern?” Untuk itu pembaca perlu tahu lebih dulu bahwa “[i]mperialisme adalah anaknya kapitalisme. Imperialisme-tua dilahirkan oleh kapitalisme-tua, imperialisme-modern dilahirkan oleh kaitalisme-modern. [Namun] [w]ataknya kapitalisme-tua adalah berbeda besar dengan wataknya kapitalisme-modern. [...] Maka imperialisme-tua yang dilahirkan oleh kapitalisme-tua itu, – imperialismenya [VOC] dan ... [Tanam Paksa] – ... niscayalah satu watak dengan ‘ibunya’, yakni watak-tua, watak-kolot, watak-kuno.”

Watak kuno imperialisme-tua itu “menghantam ke kanan dan ke kiri, [menjalankan] stelsel monopoli dengan kekerasan dan kekejaman ... mengadakan sistim paksa ..., membinasakan ribuan jiwa manusia, menghancurkan kerajaan-kerajaan ..., membasmi milliunan tanaman cengkeh dan pala .... Ia melahirkan aturan contingenten [pajak berupa hasil bumi] dan leverantien [hak monopoli beli hasil bumi] yang sangat berat dipikulnya oleh Rakyat [...].”

“Tetapi lambat-laun di Eropah modern-kapitalisme mengganti vroeg-kapitalisme yang sudah tua-bangka. Paberik-paberik, bingkil-bingkil, bank-bank, pelabuhan-pelabuhan , kota-kota industri timbullah seakan-akan jamur di musim dingin, dan tatkala modern-kapitalisme ini sudah dewasa, maka modal-kelebihannya alias surpluskapital-nya lalu ingin dimasukkan di Indonesia ...”. Mereka tidak sabar menunggu di pintu gerbang Indonesia. Mereka memekik dengan semboyan-semboyan seperti kebebasan buruh, kebebasan menyewa tanah, persaingan bebas. “Dan akhirnya, pada kira-kira tahun 1870, dibukalah pintu gerbang itu!” Maka masuklah “modal-partikelir di Indonesia, – mengadakan paberik-paberik gula di mana-mana, kebon-kebon teh di mana-mana, onderneming-onderneming tembakau di mana-mana, dan lain sebagainya ...”.

“Cara pengambilan [rezeki dengan jalan monopoli] berobah, sistimnya berobah, wataknya berobah, tetapi banyakkah perobahan bagi Rakyat Indonesia? Banjir harta yang keluar dari Indonesia bukan semakin surut, tetapi malahan makin besar, drainage Indonesia malahan makin [besar].” Maka sejak “adanya opendeur politiek [politik pintu terbuka] di dalam tahun 1905, maka modal yang boleh masuk ke Indonesia dan mencari rezeki di Indonesia bukanlah lagi modal Belanda sahaja, tetapi juga modal Inggeris, juga modal Amerika, juga modal Jepang, juga modal Jerman, juga modal Perancis, juga modal Italia, juga modal lain-lain, sehingga imperialisme di Indonesia kini adalah imperialisme yang internasional karenanya. Raksasa ‘biasa yang dulu ... kini sudah menjadi raksasa Rahwana Dasamuka yang bermulut sepuluh!”

Drainase itu digambarkan dengan perbandingan antara ekspor dan impor untuk 1924-1930. Rata-rata jumlah ekspor/tahun f 1.527.799.571, sedang rata-rata jumlah impor/tahun f 875.917.143. Jadi rata-rata rasio ekspor dan impor adalah 174/100, sedang rasio tertinggi 226/100 dan terendah 135/100. “Sedang bandingannya ekspor/impor di negeri-negeri jajahan yang lain-lain ada ‘mendingan’, [dan] bandingan itu di dalam tahun 1924: Afrika Selatan 119/100; Filipina 123/100; India 123/100; Mesir 129/100, Sri Lanka 133/100. “[M]aka buat Indonesia, ia menjadi yang paling celaka [...]”. Sebanyak 75 persen nilai ekspor itu berasal dari “delapan macam hatsil onderneming landbouw” atau hasil pertanian yang sangat dekat dengan kepentingan rakyat.

Untung bersih bagi semua onderneming itu rata-rata f 515.000.000/tahun, “lima ratus limabelas milliun rupiah setahun, dan ini adalah 9% á 10% dari mereka punya modal-induk!”, sedang “bagi Marhaen, yang membanting tulang dan berkeluh-kesah mandi keringat bekerja membikinkan untung sebesar itu, rata-rata di dalam zaman ‘normal’ [sebelum meleset] ta’ lebih dari delapan sen seorang sehari ...”

3. “Indonesia, Tanah yang Mulya ...”

Marhaen dapat “ta’ lebih dari delapan sen seorang sehari. Dan ini pun bukan hisapan-jempol kaum pembohong, bukan hasutannya kaum penghasut, bukan agitasinya pemimpin-agitator. [...] Memang hanya orang munafik dan durhaka sahajalah yang tak’ berhenti-henti berkemak-kemik: ‘Indonesia sejahtera. Rakyatnya kenyang-senang.” [...]. Kenyataan ini “ta’ dapat dibantah lagi. Dr Huender telah mengumpulkan angka-angka[nya]. [...] Ia membagi pendapatan Kang Marhaen itu dalam tiga bagian: ... dari padinya, ... dari palawijanya, ... dari perkuliannya bilamana Marhaen tengan ‘vrij’”.

[...]

“En toch, barangkali risalah ini dibaca oleh fihak ‘twijvelaars’ alias fihak ‘ragu-ragu’ di kalangan kita punya intellectuelen yang karena terlampau kenyang ‘cekokan kolonial’ tidak percaya bahwa Marhaen papa-sengsara?” Cara manjur melenyapkan keraguan mereka itu adalah menganjurkan mereka pergi ke kalangan Marhaen sendiri, lalu melihat dengan mata kepala sendiri. Boleh juga periksa “perkataan Professor Boeke yang berbunyi, bahwa hidupnya bapak tani adalah hidup ‘ellendig’, hidup yang sengsara keliwat sengsara’”. Boleh juga buka “surar-surat chabar [...] dan mengumpulkan ‘syair megatruh’ [...] yang melagukan betapa hidupnya Kang Marhaen yang ... sudah ‘sekarang makan besok tidak’ itu”.

[...]

“O, Marhaen, hidupmu sehari-hari morat-marit” tapi “kamu boleh menyanyi: Indonesia,Tanah Yang Mulya/ Tanah Kita Yang Kaya/ Disanalah kita Berada/ Untuk Selama-lamanya."

4. “Di Timur Matahari Mulai Bercahaya,"

“Tetapi hal-hal yang saya ceritakan di atas ini hanyalah kerusakan lahir sahaja. Kerusakan bathin pun ternyata [timbul] di mana-mana. Stelsel imperialisme yang butuh pada kaum buruh itu, sudah [menyelewengkan] semangat kita menjadi semangat perburuhan ... yang hanya senang jikalau bisa menghamba. Rakyat Indonesia sediakala terkenal sebagai Rakyat yang gaga-berani ..., yang perahu-perahunya melintasi lautan dan samodra ..., kini terkenal sebagai ‘het zachtste volk der aarde’, ‘Rakyat yang paling lemah-budi di seluruh muka bumi’. Rakya Indonesia itu kini menjadi Rakyat yang hilang kepercayaannya pada diri sendiri, hilang keperibadiannya [...]”.

Itu pun “belum bencana bathin yang paling besar! Bencana bathin yang paling besar ialah bahwa Rakyat Indonesia itu percaya bahwa ia memang adalah ‘Rakyat-kambing’ yang selamanya harus dipimpin dan dituntun”. Rakyat seperti itu percaya saja semboyan imperialisme bahwa mereka datang di Indonesia bukan untuk cari rezeki, malainkan datang membawa “’maksud suci’ ... ‘mission-cacrée’ [untuk mencapai] ‘beschaving’ dan ‘orde en rust’, – ‘[peradaban]’ dan ‘[ketertiban] umum’.”

Namun semua itu “hanyalah omong-kosong belaka”, dan kita akan binasa kalau terus percaya omong-kosong tersebut, ‘dan pantas binasa di dalam lumpur penghinaan dan nerakanya kegelapan. [...] Tetapi ... Alhamdulillah, di Timur matahari mulai bercahaya, fajar mulai menyingsing! Obat tidur imperialisme yang berabad-abad kita minum ... perlahan-lahan mlai kurang dayanya. [...] Berabad-abad kita sudah lembek hingga seperti kapuk dan agar-agar. Yang [kita] butuhkan kini ialah otot-otot yang kerasnya sebagai baja, urat-urat-syaraf yang kuatnya sebagai besi, kemauan yang kerasnya sebagai batu-hitam ... dan jika perlu, berani terjun ke dasarnya samodra!”

Fajar menyingsing itu adalah pergerakan kebangsaan kita. “Pergerakan memang bukan tergantung [pada] seorang pemimpin ..., pergerakan adalah bikinannya nasib kita yang sengsara. [Pergerakan] pada hakekatnya adalah usaha masyarakat sakit yang mengobati diri sendiri. [...] Oleh karena itulah kita harus mempunyai [...] pergerakan yang ... cocok dan sesuai dengan hukum-hukumnya masyarakat dan terus menuju ke arah doelnya masyarakat, ya’ni masyarakat yang selamat dan sempurna. [...]. Haibatkanlah pergerakanmu menjadi pergerakan yang bewust dan insyaf, yang karenanya akan menjadi haibat sebagai tenaganya gempa. Fajar mulai menyingsing. Sambutlah fajar itu dengan kesadaran, dan kamu akan segera melhat matahari terbit."

5. Gunanya Ada Partai

“Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup yang lebih layak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena ‘ideal’ saja ... [tapi] karena ingin perbaikan nasib [di segala bidang].” Namun, perbaikan nasib “hanyalah bisa datang seratus prosen, bilamana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. [...] Oleh karena itu ... pergerakan kita itu ... yang ingin merobah samasekali sifatnya masyarakat ... yang samasekali ingin menggugurkan stelsel imperialisme dan kapitalisme. Pergerakan kita janganlah hanya ... ingin rendahnya pajak, ... tambahnya upah, janganlah hanya ingin perbaikan-perbaikan kecil yang bisa tercapai hari sekarang ...”.

Perubahan yang begitu besar harus “dibarengi dengan gemuruhnya banjir pergerakan Rakyat-Jelata. [...]. Kita pun harus menggerakkan Rakyat-jelata di dalam suatu pergerakan radikal yang bergelombangan sebagai banjir, menjelmakan pergerakan massa yang tahadinya onbewust dan hanya raba-raba itu menjadi suatu pergerakan massa yang bewust dan radikal, ya’ni massa-aksi yang insyaf akan jalan dan maksud-maksudnya.”

“Welnu, bagaimanakah kita bisa menjelmakan pergerakan ... yang bewust dan radikal? Dengan suatu partai! Dengan suatu partai yang mendidik Rakyat-jelata itu ke dalam ke-bewest-an dan keradikalan.” [...]. Partai yang demikian ... bukan partai burjuis, bukan partai ningrat, bukan ‘partai-Marhaen’ yang reformistis, bukan pun ‘partai radikal’ yang hanya amuk-amukan sahaja, – tetapi partai-Marhaen yang radikal yang tahu saat menjatuhkan pukulan-pukulannya.”

6. Indonesia Merdeka Suatu Jembatan

Dengan partai seperti itulah pergerakan kebangsaan mencapai maksudnya: “suatu masyarakat yang adil dan sempurna, yang tidak ada tindasan dan hisapan, yang tidak ada kapitalisme dan imperialisme. [...]. Dan syarat yang pertama untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme ... ialah: k i t a h a r u s m e r d e k a. Kita harus merdeka, agar supaya kita bisa leluasa bercancut-tali-wanda menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Kita harus merdeka, supaya kita bisa leluasa mendirikan suatu masyarakat-baru yang tiada kapitalisme dan imperialisme. [...]. Dapatkah Ramawijaja mengalahkan Rahwana Dasamuka, jikalau Ramawijaya itu [masih] terikat kaki dan tangannya ...?”

Syarat kedua, “mengikhtiarkan kemerdekaan nasional”, kaum Marhaen “j u g a h a r u s m e n j a g a j a n g d i d a l a m k e m e r d e k a a n – n a s i o n a l i t u k a u m M a r h a e n l a h j a n g m e m e g a n g k e k u a s a a n, – bukan kaum burjuis Indonesia, bukan kaum ningrat Indonesia, bukan musuh kaum-Marhaen. [...].

Adakah dus saya kini mengutamakan klassenstrijd [pertentangan kelas]? Saya belum mengutamakan klassenstrijd antara bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia, walau pun tiap-tiap nafsu kemodalan di kalangan bangsa sendiri kini sudah saya musuhi. Saya seorang nasionalis ... selamanya menganjurkan supaya semua tenaga nasional yang bisa dipakai menghantam musuh untuk mendatangkan kemerdekaan-nasional itu, haruslah dihantamkan pula.”

“‘De sociale tegenstellingen worden in onvrije landen in nationale vormen uitgevochten’, ‘pertentangan sosial di negeri-negeri yang ta’ merdeka diperjoangkan secara nasional’, begitulah juga Henriette Roland Holst berkata. Tetapi kemerdekaan-nasional hanyalah suatu jembatan, suatu syarat, suatu strijdmoment. Di belakang Indonesia Merdeka itu kita kaum Marhaen masih harus mendirikan kita punya Gedung Keselamatan, bebas dari tiap-tiap macam kapitalisme.” Jadi, syarat ketiga adalah: kesadaran bahwa kemerdekaan nasisonal hanyalah jembatan emas.

7. Sana Mau ke Sana, Sini Mau ke Sini

“Tapi sekarang timbul pertanyaan: bagaimana kita [memenuhi] ... tiga [syarat] itu?”

“[K]ita lebih dulu harus mengetahui hakekatnya kedudukan antara imperialisme dan kita, hakekat kedudukan antara s a n a dan s i n i.” Inilah yang menentukan “azas-azas perjoangan kita, ... strategi kita, ... taktik kita ... ‘houding’ [sikap] kita terhadap ... kaum sana itu ...”

Hakekat “kedudukan” itu “boleh kita gambarkan dengan satu perkataan sahaja: p e r t e n t a n g a n. Pertentangan di dalam segala hal. [...] Tidak ada persesuaian antara sana dan sini. Antara sana dan sini ada pertentangan sebagai api dan air, sebagai serigala dan rusa, sebagai kejahatan dan kebenaran.” Inilah “yang oleh kaum Marxis disebutkan d i a l e k t i k-nya sesuatu keadaan ...” Pertentang sana dan sini berada dalam dialektik itu, yang disebut “ber-antitese”.

Dialektik ini “menyuruh kita selamanya ... t i d a k b e k e r j a [s a m a] terhadap ... kaum sana itu, – s a m p a i kepada saat keunggulan dan kemenangan. [...] kemenangan hanyalah bisa kita capai dengan kebiasaan s e n d i r i, tenaga s e n d i r i, usaha s e n d i r i. [...]. Inilah yang biasanya kita sebutkan politik ‘p e r c a y a p a d a k e k u a t a n s e n d i r i’, politik ‘s e l f – h e l p dan n o n – c o o p e r a t i o n'.”

8. Machtsvorming, Radikalisme, Massa-Aksi

Selain membawa kita ke “politik selfhelp dan non-cooperation”, dialektika tadi juga membawa kita “ke dalam kawah candradimukanya politik machtsvorming, radikalisme dan massa-aksi.” Machtsvorming “adalah ... pembikinan kuasa ... jalan satu-satunya untuk memaksa kaum sana tunduk kepada kita.” Jalan satu-satunya, karena “’nooit heeft een klasse vrijwillig van haar bevoorrechte positie afstand gedaan”, begitulah Karl Marx berkata ... ‘Ta’ pernahlah sesuatu kelas suka melepaskan hak-haknya dengan ridlanya kemauan sendiri’.”

“Radikalisme” berarti menggunakan “machtsvorming” kita, bukan “kepandaian putar lidah, bukan kepandaian menggerutu dengan hati dendam terhadap kaum sana.” Dengan kata lain, “[t]iap-tiap kemenangan kita, dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil, adalah hatsilnya d e s a k a n dengan kita punya tenaga. Oleh karena itu ‘teori’ dan ‘prinsip’ sahaja buat saya belum cukup. Tia-tiap orang bisa menutup dirinya di dalam kamar, dan menggerutu ‘ini tidak menurut teori’, ‘itu tidak menurut prinsip’. Saya tidak banyak menghargakan orang yang demikian itu. Tetapi yang paling sukar ialah, di muka musuh yang kuat dan membuta-tuli ini, menyusun suatu m a c h t yang terpikul oleh suatu prinsip. Keprinsipiilan dan keradikalan zonder machtsvorming yang bisa menundukkan musuh di dalam perjoangan yang haibat, bolehlah kita buang ke dalam sungai Gangga. Keprinsipiilan dan keradikalan yang menjelmakan kekuasaan, itulah kemauan Ibu!”

9. Diseberangnya Jembatan Emas

“Adakah Indonesia-Merdeka bagi Marhaen menentukan hidup-kemanusiaan yang [leluasa dan sempurna, ... yang secara manusia dan selayak manusia]? Indonesia-Merdeka sebagai saya katakan di atas, adalah menjanjikan tetapi belum pasti menentukan bagi Marhaen hidup kemanusiaan yang demikian itu.” Yang menjanjikan itu “barulah menjadi ketentuan, kalau Marhaen sedari sekarang sudah insyaf seinsyaf-insyafnya bahwa Indonesia-Merdeka hanyalah suatu jembatan, – sekali pun suatu jembatan emas!– yang harus dilalui dengan segala keawasan dan keprajinaan, jangan sampai di atas jembatan itu Kereta-Kemenangan dikusiri oleh lain orang selainnya Marhaen.”

Satu calon kusir ialah “kaum ningrat” dengan “nasionalisme-keningratan” mereka. “Mereka masih hidup dalam keadaan feodalisme [...] yang biasanya setia sekali pada kaum yang di atas ... Tetapi menurut cita-citanya di dalam Indonesia-Merdeka itu merekalah yang harus menjadi ‘kepala’ ... yang sejak zaman purbakala, sejak feodalisme Hindu dan sejak feodalisme ke-Islam-an toch sudah menjadi ‘pohon beringin’ yang melindungi kaum ‘kawulo’”. Calon kusir lain ialah “nasionalisme-keborjuisan” milik kaum modal, industri, kaum berpunya. Dua-duanya memuja individualisme, yang menjerumuskan Marhaen ke lembah demokrasi politik belaka.

Terhadap mereka ini Marhaen mengajukan demokrasi berdasarkan “gotong royong”, dalam bentuk “sosio-demokrasi” dan “sosio-nasionalisme”. “Dengungkanlah sampai melintasi tanah-datar dan gunung dan samodra, bahwa Marhaen di seberangnya jembatan-emas akan mendirikan suatu masyarakat yang tiada keningratan dan tiada keborjuisan, tiada kelas-kelasan dan tiada kapitalisme.”

“Bagahialah partai-pelopor yang demikian itu!

“Bahagialah massa yang dipelopori partai yang demikian itu!

“Hiduplah sosio-nasionalisme dan soio-demokrasi!”

10. Mencapai Indonesia-Merdeka!

“Sekarang, kampiun-kampiun kemerdekaan, majulah ke muka, susunlah pergerakanmu menurut garis-garis yang saya guratkan di dalam risalah ini. Haibatkanlah partainya Marhaen, agar supaya menjadi partai pelopornya massa. Haibatkanlah semua semangat yang ada di dalam dadamu, haibatkanlah semua kecakapan-mengrorganisasi yang ada di dalam tubuhmu, haibatkanlah semua keberanian banteng yang ada di dalam nyawamu [...].”

“Hidupkanlah massa-aksi, untuk mencapai Indonesia-Merdeka!”■ (Parakitri T. Simbolon. Rebo, 1 Juli 2009).

Sumber : http://www.zamrudkatulistiwa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89:mencapai-indonesia-merdeka-sukarno&catid=45:yang-inklusif